KAYONEWS.CO.ID – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menghadapi tantangan politik setelah koalisi partai pendukungnya gagal memperoleh mayoritas kursi dalam pemilihan umum Israel 2026. Meski Partai Likud yang dipimpinnya menjadi kekuatan terbesar di parlemen, hasil pemilu belum memberikan jalan mudah bagi Netanyahu untuk membentuk pemerintahan baru.
Berdasarkan hasil akhir yang dilaporkan pada Jumat (30/10/2026), blok partai sayap kanan dan kanan jauh pendukung Netanyahu memperoleh 53 dari total 120 kursi di Knesset, parlemen Israel.
Jumlah tersebut masih di bawah ambang mayoritas, yakni 61 kursi. Sementara itu, kelompok oposisi yang dipimpin tokoh sentris Gadi Eisenkot mengamankan 48 kursi.
Situasi ini membuat pembentukan pemerintahan baru berpotensi berlangsung alot. Tidak ada satu pun blok politik yang memiliki cukup kursi untuk menguasai parlemen secara mandiri.
Perhatian kini tertuju pada dua kelompok partai Arab, Raam dan Joint List, yang secara keseluruhan disebut menguasai 19 kursi. Dukungan dari kelompok tersebut berpotensi memengaruhi arah negosiasi politik, meskipun sikap dan persyaratan mereka dapat menentukan apakah koalisi baru benar-benar terbentuk.
Partai Likud Terbesar, tetapi Belum Cukup untuk Berkuasa
Partai Likud pimpinan Netanyahu dilaporkan memperoleh 27 kursi dan menjadi partai dengan perolehan terbesar di Knesset.
Namun, jumlah kursi partai terbesar tidak otomatis menjamin terbentuknya pemerintahan. Dalam sistem parlementer Israel, seorang pemimpin membutuhkan dukungan yang memadai di parlemen untuk membangun koalisi pemerintahan.
Dengan hanya 53 kursi dalam blok pendukungnya, Netanyahu perlu mencari tambahan dukungan dari partai lain. Di sisi berbeda, oposisi juga menghadapi tantangan untuk menyatukan kekuatan politik yang beragam.
Kondisi tersebut membuka ruang bagi negosiasi antarkelompok politik selama beberapa pekan mendatang. Kesepakatan mengenai pembagian peran, agenda pemerintahan, dan kebijakan utama dapat menjadi faktor penting dalam menentukan siapa yang akan memimpin pemerintahan berikutnya.
Apabila berbagai pihak tidak mencapai kesepakatan, kemungkinan pemilu ulang dapat kembali menjadi bagian dari dinamika politik Israel.
Netanyahu dan Likud Layangkan Tuduhan Kecurangan
Ketidakpastian politik setelah pemilu turut diwarnai tuduhan dugaan penyimpangan. Partai Likud menuding kelompok politik Arab-Israel menerima pendanaan dari luar negeri untuk memengaruhi hasil pemungutan suara.
Salah satu tuduhan diarahkan kepada Raam, yang dikaitkan dengan dugaan penerimaan dana dari Qatar untuk membiayai praktik politik uang. Likud menyebut kontroversi tersebut sebagai skandal politik dan mempertanyakan integritas pemilu.
Namun, tuduhan itu perlu dibedakan dari temuan resmi penyelidikan. Berdasarkan laporan yang menjadi sumber pemberitaan ini, belum ada bukti yang dipaparkan pejabat pemerintah Israel untuk mengonfirmasi tuduhan pendanaan tersebut.
Pemimpin Raam, Mansour Abbas, membantah partainya melakukan pelanggaran dan menyatakan dukungan terhadap penyelidikan. Pemerintah Qatar juga menolak tuduhan pendanaan itu.
Sementara itu, kelompok Joint List menuding Netanyahu dan sekutunya menggunakan narasi yang memicu ketegangan terhadap masyarakat Arab-Israel karena khawatir terhadap meningkatnya pengaruh politik kelompok tersebut.
Perselisihan ini menambah kompleksitas situasi pascapemilu. Selain berupaya membangun koalisi, para pemimpin politik juga harus menghadapi perdebatan publik mengenai integritas proses demokrasi.
Shin Bet Selidiki Dugaan Penyimpangan Pemilu
Badan keamanan dalam negeri Israel, Shin Bet, dilaporkan sedang menyelidiki dugaan penyimpangan yang mencuat setelah pemungutan suara.
Penyelidikan tersebut menjadi perhatian karena tuduhan kecurangan berpotensi memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga demokrasi. Meski demikian, proses penyelidikan tidak serta-merta membuktikan bahwa telah terjadi kecurangan yang terorganisasi atau meluas.
Komite Pemilihan Umum Pusat Israel juga berupaya meredam kekhawatiran mengenai integritas pemungutan suara.
Pelaksana tugas direktur jenderal komisi tersebut, Dean Livne, menyatakan bahwa anggapan mengenai masalah pemilu secara luas tidak memiliki dasar yang memadai.
Dalam kasus terpisah, kepolisian Israel dilaporkan menangkap tiga orang yang diduga terkait pelanggaran selama proses pemungutan suara. Namun, komisi pemilihan umum menilai insiden tersebut sebagai kasus lokal yang terisolasi, bukan bukti adanya kecurangan secara menyeluruh.
Karena itu, hasil penyelidikan dan keterangan resmi dari lembaga berwenang akan menjadi penting untuk menilai kebenaran berbagai tuduhan yang beredar.
Oposisi Nilai Netanyahu Berusaha Mendelegitimasi Hasil Pemilu
Tuduhan yang dilontarkan kubu Netanyahu memicu kritik dari tokoh oposisi. Mereka menilai langkah tersebut berpotensi melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu setelah blok pendukung perdana menteri gagal memperoleh mayoritas kursi.
Kandidat dari kelompok kiri, Yair Golan, menilai Netanyahu berusaha menggugat hasil pemungutan suara.
Gadi Eisenkot juga mengkritik langkah Likud yang dinilainya sebagai kampanye terkoordinasi untuk mempertanyakan legitimasi hasil pemilu.
Meski demikian, Eisenkot mengakui perlunya informasi lebih lanjut sebelum menarik kesimpulan mengenai dugaan penyimpangan. Sikap tersebut menunjukkan bahwa persoalan kecurangan masih membutuhkan pemeriksaan dan klarifikasi dari pihak berwenang.
Perbedaan pandangan ini memperlihatkan bahwa persaingan politik Israel tidak berhenti ketika penghitungan suara selesai. Perebutan dukungan parlemen dan perdebatan mengenai legitimasi hasil pemilu berlangsung bersamaan.
Partai Arab Berpotensi Menentukan Pemerintahan Baru
Raam dan Joint List kini menjadi salah satu pusat perhatian dalam proses pembentukan pemerintahan Israel.
Dengan total 19 kursi sebagaimana dilaporkan dalam hasil pemilu tersebut, kedua kelompok memiliki posisi strategis dalam perhitungan dukungan parlemen.
Yousef Jabareen, salah satu pemimpin Joint List, menyatakan bahwa pihaknya terbuka untuk bekerja sama dengan kelompok oposisi guna mengakhiri kekuasaan Netanyahu. Namun, keterbukaan untuk bekerja sama tidak otomatis berarti Joint List bersedia bergabung dalam pemerintahan yang dibentuk oposisi.
Sikap tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Gadi Eisenkot dan kelompok-kelompok yang ingin membangun pemerintahan alternatif.
Di sisi lain, Netanyahu juga harus mempertimbangkan apakah ada partai di luar blok pendukungnya yang bersedia memberikan dukungan. Setiap kesepakatan akan bergantung pada kepentingan politik, agenda kebijakan, serta syarat yang diajukan masing-masing kelompok.
Dengan demikian, posisi partai-partai Arab tidak hanya ditentukan oleh jumlah kursi yang mereka peroleh, tetapi juga oleh keputusan politik yang diambil dalam proses negosiasi.
Masa Depan Netanyahu Masih Bergantung pada Negosiasi
Hasil pemilu yang belum menghasilkan mayoritas mutlak membuat masa depan pemerintahan Netanyahu berada dalam ketidakpastian.
Meskipun Likud menjadi partai terbesar, Netanyahu tetap membutuhkan dukungan tambahan untuk mempertahankan kekuasaan. Sebaliknya, oposisi juga harus membuktikan bahwa mereka mampu menyatukan dukungan dari berbagai kelompok politik.
Perdebatan mengenai dugaan kecurangan turut menambah tekanan terhadap proses tersebut. Namun, tuduhan yang belum terbukti tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa hasil pemilu secara keseluruhan tidak sah.
Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada hasil penyelidikan, sikap partai-partai yang memiliki kursi penentu, serta kemampuan masing-masing blok membangun kesepakatan.
Jika negosiasi berhasil, Israel dapat membentuk pemerintahan baru tanpa harus kembali ke bilik suara. Akan tetapi, apabila kebuntuan politik terus berlanjut dan tidak ada kesepakatan yang memenuhi persyaratan pembentukan pemerintahan, pemilu ulang berpotensi menjadi pilihan.
Untuk saat ini, hasil pemilu menunjukkan bahwa Netanyahu belum kehilangan seluruh peluang politiknya, tetapi juga belum memiliki dukungan parlemen yang cukup untuk memastikan kelanjutan pemerintahannya. Perebutan dukungan dan negosiasi antarkelompok akan menjadi penentu arah politik Israel dalam waktu mendatang.
FAQ: Hasil Pemilu Israel 2026
1. Berapa kursi yang diperoleh koalisi pendukung Netanyahu?
Berdasarkan hasil yang dilaporkan dalam sumber berita, blok pendukung Benjamin Netanyahu memperoleh 53 dari total 120 kursi di Knesset.
2. Berapa kursi yang dibutuhkan untuk membentuk pemerintahan mayoritas?
Mayoritas di Knesset membutuhkan dukungan minimal 61 dari 120 anggota parlemen.
3. Mengapa Netanyahu belum bisa memastikan pembentukan pemerintahan?
Blok pendukungnya belum mencapai ambang mayoritas. Netanyahu membutuhkan dukungan tambahan dari partai lain agar dapat membangun koalisi pemerintahan.
4. Mengapa partai-partai Arab menjadi penting?
Raam dan Joint List dilaporkan menguasai total 19 kursi. Jumlah tersebut membuat sikap kedua kelompok berpotensi memengaruhi perhitungan dukungan parlemen.
5. Apakah kecurangan Pemilu Israel 2026 sudah terbukti?
Tuduhan telah dilontarkan oleh kubu Likud, tetapi tuduhan tersebut tidak sama dengan bukti pelanggaran yang telah terverifikasi. Penyelidikan dan keterangan resmi pihak berwenang diperlukan untuk memastikan fakta.
6. Apakah Israel akan menggelar pemilu ulang?
Pemilu ulang merupakan salah satu kemungkinan apabila partai-partai politik gagal mencapai kesepakatan untuk membentuk pemerintahan. Namun, hal itu tidak otomatis terjadi hanya karena tidak ada blok yang memperoleh mayoritas dalam pemilu.
