JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan tidak akan mengundurkan diri dari jabatannya meski Mahkamah Agung (MA) membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA miliknya.
Gibran memilih menempuh jalur hukum untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya. Sikap tersebut disampaikan setelah dirinya bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026).
Pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam itu membahas dinamika politik setelah muncul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan MA terkait dokumen pendidikan Gibran.
Dalam pertemuan tersebut, Gibran mengaku sempat menyampaikan keinginannya untuk mengundurkan diri. Namun, ia mendapatkan sejumlah saran dari Presiden Prabowo agar persoalan tersebut diselesaikan melalui jalur hukum.
Gibran mengatakan dirinya menghormati berbagai kritik, aspirasi, dan masukan masyarakat. Ia juga tidak ingin persoalan dokumen pendidikannya berkembang menjadi polemik politik berkepanjangan.
Salah satu arahan Prabowo adalah meminta Gibran membuktikan dokumen pendidikannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gibran diminta menghadirkan seluruh dokumen pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
Selain itu, Gibran menyebut Prabowo menyarankan koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) terhadap putusan MA.
Sementara itu, Mahkamah Agung melalui putusan perkara Nomor 742 K/TUN/2026 menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 tidak sah dan batal demi hukum.
MA juga memerintahkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mencabut surat keterangan tersebut. Putusan itu diketok pada 30 Oktober 2026 dan salinannya dirilis pada 10 November 2026.
Perkara tersebut diajukan oleh seorang warga bernama Subhan terhadap Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Gugatan sebelumnya tidak diterima PTUN Jakarta dan dikuatkan pada tingkat banding sebelum akhirnya dikabulkan MA pada tingkat kasasi.
Putusan MA tersebut berkaitan dengan persoalan dokumen penyetaraan pendidikan Gibran. Dalam pertimbangan perkara sebelumnya, MK menyebut dokumen yang digunakan untuk mengurus penyetaraan pada 2019 berupa certificate of attendance, bukan ijazah SMA atau sederajat.
Meski demikian, putusan tersebut tidak serta-merta menyelesaikan seluruh polemik mengenai status pendidikan Gibran. Proses pembuktian dan langkah hukum lanjutan masih menjadi perhatian publik.
Kini, Gibran memilih menghadapi persoalan tersebut melalui jalur hukum. Publik menunggu bagaimana langkah berikutnya dalam membuktikan dokumen pendidikan yang menjadi sorotan nasional. (*)
Editor : FANDA YOSEPHTA
