JAKARTA – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto kembali melakukan rotasi dan mutasi sejumlah perwira tinggi Polri. Kali ini, dua jenderal bintang tiga, Komjen Syahar Diantono dan Komjen Yudi Gustawan, ditarik dari penugasan di Kantor Staf Presiden (KSP).
Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2515/XI/KEP./2026 tertanggal 9 November 2026. Surat telegram itu memuat sejumlah perubahan penugasan pejabat di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia.
Berdasarkan keputusan tersebut, Komjen Syahar Diantono mendapat penugasan baru sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Pengkajian dan Pengembangan (Jianbang) Lemdiklat Polri.
Sementara itu, Komjen Yudi Gustawan dipercaya mengemban jabatan sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Gadikwa Lemdiklat Polri. Dengan penugasan tersebut, keduanya tidak lagi menjalankan tugas di lingkungan KSP.
Penarikan dua perwira tinggi tersebut menjadi perhatian karena berlangsung ketika Polri tengah menangani perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Namun, surat telegram mutasi tidak menjelaskan adanya hubungan langsung antara rotasi tersebut dan penanganan perkara.
Direktur Dittipidter Bareskrim Polri Juga Berganti
Selain menarik dua jenderal dari KSP, Kapolri juga melakukan pergantian jabatan Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri.
Jabatan yang sebelumnya dipegang Brigjen Moh. Irhamni kini mengalami perubahan. Irhamni mendapat penugasan sebagai Penyidik Tindak Pidana Utama Tingkat II Bareskrim Polri.
Posisi Direktur Dittipidter selanjutnya akan diisi Kombes Bismo Teguh Prakoso. Sebelumnya, Bismo menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Narkoba Polda Metro Jaya.
Rotasi tersebut menambah daftar pergeseran jabatan perwira tinggi dan menengah sejak Jenderal Suyudi Ario Seto memimpin Korps Bhayangkara.
Mutasi Berlangsung di Tengah Kasus Dugaan Penyadapan
Perubahan penugasan pejabat Polri ini berlangsung ketika Bareskrim menangani perkara dugaan penyadapan ilegal dan akses ilegal terhadap informasi elektronik.
Dalam perkembangan kasus tersebut, mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ditetapkan sebagai tersangka bersama tiga pejabat dan mantan pejabat Polri lainnya.
Mereka adalah Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi.
Menurut informasi dalam pemberitaan CNN Indonesia, Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi telah ditahan di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Sementara itu, Slamet belum ditahan karena sedang sakit.
Temuan awal penyidik juga menyebut dugaan penyadapan tidak hanya menyasar Presiden Prabowo. Sejumlah pihak lain, termasuk menteri, tokoh politik, pengusaha, media, dan tokoh masyarakat, disebut turut menjadi korban.
Para tersangka dijerat sejumlah ketentuan pidana, termasuk Pasal 258 dan Pasal 332 KUHP serta Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut tindak pidana tersebut sebagai bentuk makar.
Perkembangan mutasi ini menjadi perhatian karena melibatkan sejumlah pejabat penting Polri di tengah proses penanganan perkara yang menyita perhatian publik. Namun, alasan khusus penarikan Syahar Diantono dan Yudi Gustawan dari KSP belum dijelaskan secara terperinci dalam informasi surat telegram tersebut. (*)
Editor : FANDA YOSEPHTA
