JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menyatakan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto kini mengarah pada kemungkinan tindak pidana makar.
Pernyataan tersebut disampaikan Yusril dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026). Ia menjelaskan, pada tahap awal perkara tersebut ditangani menggunakan ketentuan hukum mengenai penyadapan dan intersepsi elektronik.
Namun, menurut Yusril, perkembangan penanganan perkara menunjukkan adanya indikasi yang perlu didalami lebih jauh, termasuk kemungkinan keterkaitan dengan tindak pidana makar.
“Untuk menyatakan makar itu perlu ada alat bukti dulu,” kata Yusril saat menjelaskan perkembangan kasus tersebut.
Penyadapan terhadap Presiden Dinilai Memiliki Dimensi Berbeda
Yusril menilai dugaan penyadapan terhadap kepala negara tidak dapat disamakan begitu saja dengan penyadapan terhadap masyarakat umum. Menurut dia, Presiden merupakan pejabat negara yang memiliki kedudukan dan tanggung jawab konstitusional.
Karena itu, dugaan tindakan penyadapan terhadap Prabowo perlu dilihat tidak hanya dari aspek pelanggaran privasi atau intersepsi komunikasi, tetapi juga dari kemungkinan dampaknya terhadap pelaksanaan tugas kepresidenan.
Yusril menegaskan, kedudukan Presiden melekat pada jabatan yang diemban. Dengan demikian, penyadapan terhadap kepala negara dinilai memiliki konsekuensi yang lebih luas dibandingkan penyadapan terhadap individu biasa.
Meski demikian, penilaian tersebut tetap perlu diuji melalui proses penyelidikan dan penyidikan berdasarkan alat bukti yang sah.
Aparat Diminta Telusuri Tujuan Penyadapan
Yusril meminta aparat penegak hukum mengusut perkara tersebut secara menyeluruh. Salah satu hal yang perlu diperiksa adalah tujuan dan motif di balik dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden.
Menurut dia, penyidik perlu memastikan apakah tindakan tersebut hanya berkaitan dengan pelanggaran ketentuan penyadapan atau memiliki tujuan lain yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas kepala negara.
Unsur yang berkaitan dengan dugaan makar harus dibuktikan melalui fakta hukum. Tidak cukup hanya berdasarkan adanya penyadapan atau dugaan keterlibatan pihak tertentu.
Pengusutan juga diperlukan untuk mengetahui siapa saja pihak yang terlibat, bagaimana dugaan penyadapan dilakukan, serta apakah terdapat rencana atau tindakan yang memenuhi unsur pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Dugaan Makar Harus Dibuktikan Melalui Proses Hukum
Pernyataan Yusril mengenai kemungkinan tindak pidana makar merupakan pandangan pejabat pemerintah terkait perkembangan perkara. Hal tersebut belum dapat dimaknai sebagai kesimpulan bahwa tindak pidana makar telah terbukti.
Dalam proses penegakan hukum, penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana harus didasarkan pada unsur pasal yang relevan, alat bukti, dan hasil pemeriksaan aparat berwenang.
Karena itu, masyarakat perlu membedakan antara dugaan, indikasi, dan fakta hukum yang telah dibuktikan melalui proses peradilan.
Penanganan perkara ini juga menjadi perhatian karena menyangkut keamanan komunikasi kepala negara sekaligus kepastian hukum dalam penggunaan kewenangan penyadapan.
Hingga informasi dalam laporan ini disusun, keterangan Yusril menjadi dasar pemberitaan mengenai arah penanganan kasus tersebut. Perkembangan lebih lanjut, termasuk identitas pihak yang diduga terlibat dan hasil penyidikan, masih perlu menunggu keterangan resmi aparat penegak hukum.
FAQ: Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden Prabowo
1. Apa yang disampaikan Yusril Ihza Mahendra?
Yusril menyatakan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto mengarah pada kemungkinan tindak pidana makar yang perlu dibuktikan melalui alat bukti.
2. Kapan Yusril menyampaikan pernyataan tersebut?
Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di Jakarta Pusat pada Senin, 9 November 2026.
3. Mengapa penyadapan terhadap Presiden dianggap berbeda?
Menurut Yusril, Presiden memiliki kedudukan dan tanggung jawab konstitusional sehingga dugaan penyadapan terhadap kepala negara dinilai tidak bisa dipandang sebagai penyadapan biasa.
4. Apakah dugaan makar sudah terbukti?
Belum. Pernyataan mengenai arah dugaan makar tidak sama dengan putusan hukum. Unsur pidana harus dibuktikan melalui proses penegakan hukum.
5. Apa yang perlu diusut aparat?
Aparat diminta menelusuri cara penyadapan dilakukan, pihak yang terlibat, tujuan tindakan tersebut, serta kemungkinan adanya upaya menghalangi Presiden menjalankan tugasnya.
