JAKARTA – Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menyampaikan pesan tegas kepada para politikus agar menjunjung tinggi konstitusi dan etika dalam menjalankan praktik politik. Ia menekankan bahwa perebutan kekuasaan tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang melanggar aturan dasar negara.
Pernyataan tersebut disampaikan SBY saat menghadiri peluncuran buku otobiografi Marsekal (Purn) Djoko Suyanto di kawasan Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Sabtu (13/12/2025).
“Dalam politik, kekuasaan memang penting. Namun jalannya harus benar. Jangan sampai menyimpang dari konstitusi dan jangan menyalahgunakan kekuasaan,” ujar SBY di hadapan para tamu undangan.
Larangan Libatkan Aparat Negara
Dalam kesempatan itu, SBY juga mengingatkan agar institusi negara seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), serta Badan Intelijen Negara (BIN) tetap menjaga netralitas politik.
Ia menegaskan, lembaga-lembaga tersebut tidak boleh digunakan untuk kepentingan partai politik maupun untuk memenangkan calon presiden tertentu.
“Jangan libatkan TNI, Polri, aparat penegak hukum, maupun BIN dalam dukungan politik praktis,” tegasnya.
Negara Harus Jadi Prioritas
SBY menilai bahwa politik seharusnya tidak semata-mata berorientasi pada perebutan kekuasaan. Menurutnya, nilai, prinsip, dan etika harus tetap menjadi fondasi utama dalam setiap keputusan politik.
Ia menambahkan, apabila terjadi benturan antara kepentingan partai dan kepentingan nasional, maka seorang politikus harus berani mengambil sikap.
“Kalau kepentingan partai bertabrakan dengan kepentingan negara, pilihannya harus jelas. Negara harus diutamakan. Country first,” ujar SBY.
Mengenang Peran Djoko Suyanto
Djoko Suyanto merupakan salah satu tokoh penting dalam pemerintahan SBY. Ia pernah menjabat sebagai Panglima TNI pada periode 2006–2007, saat SBY menjalani masa jabatan presiden pertamanya.
Pada periode kedua pemerintahan SBY, Djoko Suyanto dipercaya mengemban tugas sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) di Kabinet Indonesia Bersatu II.
