JAMBI – Sejumlah pemerintah daerah di Provinsi Jambi mulai menyampaikan usulan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2026 kepada pemerintah pusat. Namun, tidak semua daerah mengajukan kebutuhan aparatur baru karena berbagai pertimbangan, mulai dari kondisi fiskal hingga fokus penyelesaian tenaga honorer melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Usulan formasi CPNS menjadi bagian dari upaya daerah memenuhi kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN), terutama untuk menggantikan pegawai yang memasuki masa pensiun dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Berdasarkan data yang dihimpun dari berbagai pemerintah daerah di Jambi, terdapat daerah yang telah mengusulkan formasi CPNS, ada yang memilih tidak mengajukan, serta beberapa lainnya masih menunggu keputusan dan belum mengumumkan secara resmi kebutuhan ASN tahun 2026.
Kota Jambi Ajukan 330 Formasi CPNS
Pemerintah Kota Jambi menjadi salah satu daerah yang telah resmi mengusulkan kebutuhan CPNS 2026 melalui sistem e-formasi nasional.
Sebanyak 330 formasi diajukan untuk memenuhi kebutuhan ASN di berbagai perangkat daerah.
Kepala BKPSDMD Kota Jambi, Liyusman, menyebutkan usulan tersebut telah disampaikan kepada pemerintah pusat dan saat ini masih menunggu persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
Meski mengajukan ratusan formasi, Pemkot Jambi memastikan tidak membuka formasi guru pada seleksi CPNS tahun 2026. Prioritas kebutuhan difokuskan pada jabatan teknis dan administratif yang mengalami kekurangan pegawai akibat pensiun.
Tebo Ajukan Ratusan Formasi
Kabupaten Tebo juga menjadi daerah yang telah mengirimkan usulan formasi CPNS 2026.
Usulan tersebut mencakup kebutuhan tenaga kesehatan, tenaga pendidik, serta tenaga teknis pemerintahan.
Jumlah formasi yang diajukan mencapai ratusan posisi dan kini masih menunggu evaluasi serta persetujuan dari pemerintah pusat.
Daerah yang Tidak Mengajukan Formasi CPNS 2026
Beberapa daerah di Jambi memilih tidak mengusulkan formasi CPNS tahun ini.
1. Kabupaten Muaro Jambi
Pemkab Muaro Jambi memutuskan tidak mengajukan formasi CPNS karena mempertimbangkan kondisi belanja pegawai yang masih tinggi.
Pemerintah daerah lebih memprioritaskan penataan ASN yang ada serta penyelesaian tenaga honorer melalui jalur PPPK.
2. Kabupaten Bungo
Pemerintah Kabupaten Bungo juga tidak mengusulkan formasi CPNS 2026.
BKPSDM Bungo menyebutkan belanja pegawai daerah telah mencapai sekitar 37 persen sehingga belum memungkinkan untuk menambah ASN baru melalui jalur CPNS.
3. Pemerintah Provinsi Jambi
Pemprov Jambi hingga saat ini belum mengajukan kebutuhan formasi CPNS.
Pemerintah provinsi masih memprioritaskan penyelesaian tenaga non-ASN melalui mekanisme PPPK serta melakukan evaluasi kebutuhan pegawai secara menyeluruh.
Daerah yang Belum Mengumumkan Usulan Formasi
Sejumlah pemerintah daerah lainnya belum mengumumkan secara resmi jumlah maupun rincian kebutuhan CPNS 2026.
Daerah tersebut meliputi:
- Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- Kabupaten Batanghari
- Kabupaten Merangin
- Kabupaten Sarolangun
- Kabupaten Kerinci
- Kota Sungai Penuh
Hingga pertengahan Juni 2026, pemerintah daerah tersebut belum mempublikasikan rincian formasi maupun hasil pengajuan melalui sistem e-formasi nasional.
Masyarakat Diminta Menunggu Pengumuman Resmi
Pemerintah mengingatkan bahwa usulan formasi yang diajukan daerah belum berarti seleksi CPNS 2026 dipastikan dibuka.
Seluruh usulan masih harus melalui proses evaluasi oleh pemerintah pusat sebelum ditetapkan menjadi formasi resmi.
Masyarakat yang berminat mengikuti seleksi CPNS diimbau untuk terus memantau informasi resmi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian PAN-RB, maupun pemerintah daerah masing-masing guna menghindari informasi yang tidak valid.
Dengan masih berlangsungnya proses verifikasi dan evaluasi, jumlah formasi yang diajukan daerah berpotensi mengalami perubahan sesuai kebutuhan nasional dan kemampuan anggaran pemerintah.
