PENDIDIKAN-Polemik penilaian dalam final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar tingkat Provinsi Kalimantan Barat terus menuai perhatian publik. Kali ini, sorotan datang dari Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKB, Habib Syarief Muhammad, yang mendesak Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI melakukan evaluasi total terhadap mekanisme penjurian lomba tersebut.
Menurut Syarief, perbedaan penilaian terhadap jawaban peserta yang dinilai memiliki substansi serupa telah mencederai rasa keadilan sekaligus merusak semangat kompetisi sehat di kalangan pelajar.
“Perbedaan penilaian terhadap jawaban yang substansinya sama menunjukkan mekanisme penjurian memang perlu dievaluasi total. Sistem penilaian harus objektif, adil, dan transparan agar kredibilitas lomba tetap terjaga,” ujar Syarief kepada wartawan, Selasa (12/5/2026).
Polemik tersebut bermula saat Grup C dari SMAN 1 Pontianak menjawab pertanyaan terkait proses pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun, jawaban itu dianggap salah oleh dewan juri sehingga peserta mendapat pengurangan nilai lima poin.
Tak lama kemudian, pertanyaan dilempar ke Grup B dari SMAN 1 Sambas. Jawaban yang diberikan dinilai publik memiliki substansi serupa, tetapi justru dianggap benar dan memperoleh tambahan nilai 10 poin.
Situasi itu memicu protes dari peserta dan menjadi viral di media sosial. Banyak warganet menilai terjadi inkonsistensi penilaian dalam lomba tingkat nasional tersebut.
DPR Usul Mekanisme Penilaian Diperbaiki
Habib Syarief menilai persoalan tersebut harus menjadi bahan evaluasi serius bagi penyelenggara. Ia meminta sistem penilaian dibuat lebih rinci dengan indikator yang jelas dan terukur.
Menurutnya, penilaian tidak hanya harus mempertimbangkan ketepatan substansi jawaban, tetapi juga kejelasan artikulasi serta kecepatan peserta dalam menjawab.
“Sesuai petunjuk pelaksanaan, panitia seharusnya memonitor setiap tahapan lomba. Evaluasi pasca-seleksi penting dilakukan untuk mengidentifikasi kekurangan dan mencegah kesalahan pendengaran atau perbedaan persepsi juri,” jelasnya.
Sebagai solusi teknis, legislator PKB itu juga mengusulkan agar dewan juri menggunakan headset atau earphone berkualitas tinggi saat perlombaan berlangsung. Langkah tersebut dinilai penting agar jawaban peserta terdengar lebih jelas di tengah suasana kompetisi yang cepat dan penuh tekanan.
Selain penggunaan headset, Syarief juga meminta seluruh sesi lomba direkam dengan kualitas audio dan visual yang baik. Rekaman itu nantinya dapat dijadikan alat verifikasi jika muncul keberatan atau sengketa penilaian.
“Kalau ada perdebatan, rekaman audio bisa diputar ulang. Ini penting demi menjaga akuntabilitas penilaian,” tegasnya.
MPR Nonaktifkan Juri dan MC
Menanggapi polemik yang berkembang, MPR RI melalui Sekretariat Jenderal secara resmi menyampaikan permohonan maaf kepada publik atas kelalaian dewan juri dalam pelaksanaan LCC Empat Pilar tingkat Provinsi Kalimantan Barat.
Melalui pernyataan resmi yang diunggah di akun Instagram @mprgoid, MPR RI menyatakan telah menonaktifkan dewan juri dan pembawa acara (MC) yang bertugas pada lomba tersebut.
“Terkait ramainya pemberitaan di media sosial tentang LCC Empat Pilar 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat mengenai penilaian jawaban peserta pada salah satu sesi lomba, panitia pelaksana dari Sekretariat Jenderal MPR RI telah menonaktifkan dewan juri dan MC pada kegiatan LCC ini,” tulis pernyataan resmi tersebut.
MPR juga menegaskan bahwa kegiatan pendidikan dan pembinaan generasi muda harus menjunjung tinggi nilai sportivitas, objektivitas, keadilan, dan semangat pembelajaran yang sehat.
Sebagai tindak lanjut, MPR RI berjanji melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme lomba, termasuk sistem penilaian, tata kelola keberatan peserta, hingga proses verifikasi jawaban.
Semangat Kebangsaan Jangan Padam
Meski mengkritik mekanisme penjurian, Habib Syarief tetap mengapresiasi keberanian peserta yang menyampaikan keberatan secara terbuka. Ia menilai sikap kritis tersebut merupakan bagian penting dari semangat memahami Empat Pilar Kebangsaan.
“Jangan sampai insiden ini memadamkan semangat generasi muda untuk mendalami Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai fondasi bernegara,” katanya.
Polemik LCC Empat Pilar ini pun menjadi pelajaran penting bagi penyelenggara kompetisi pendidikan nasional agar lebih mengedepankan transparansi, profesionalisme, dan keadilan dalam setiap proses penilaian.
