JAKARTA — Rencana Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk menghapus sistem rujukan berjenjang BPJS Kesehatan menuai respons dari Komisi IX DPR. Kapoksi Fraksi NasDem sekaligus Ketua DPP NasDem, Irma Suryani Chaniago, menilai kebijakan tersebut perlu dipikirkan secara matang agar tidak memicu lonjakan pasien di rumah sakit tipe A.
Irma menyatakan pihaknya mendukung penuh upaya perbaikan layanan BPJS. Namun ia mengingatkan bahwa jumlah RS tipe A masih terbatas, sehingga tidak semua pasien seharusnya diarahkan ke fasilitas tertinggi.
“Kalau memang aturannya diubah, tentu kami mendukung. Tapi apakah rumah sakit tipe A mampu menangani seluruh rujukan itu? Ini yang harus dikaji,” kata Irma, Jumat (14/11/2025).
Ia mendorong pemerintah memperkuat fasilitas kesehatan di semua tipe rumah sakit, mulai dari peralatan medis hingga tenaga kesehatan. Dengan begitu, tidak semua penanganan harus berakhir di RS tipe A yang kapasitasnya terbatas.
“Masalah waktu tunggu dan pelayanan bisa diatasi kalau semua tipe RS dibekali alat dan SDM memadai. Jangan sampai semua dirujuk ke tipe A, karena kalau penuh, justru bikin antrean dan kericuhan,” tegas Irma.
Sementara itu, Menkes Budi sebelumnya menjelaskan perlunya reformasi sistem rujukan agar pasien dengan penyakit serius bisa langsung ditangani rumah sakit yang berkompeten. Ia mencontohkan kasus serangan jantung yang seharusnya langsung dibawa ke RS tipe A, bukan melalui rantai rujukan panjang.
“Sistem rujukan bertingkat bisa membahayakan nyawa. Lebih baik pasien langsung dibawa ke tempat yang bisa menangani sesuai diagnosa awal,” ujar Budi dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Kamis (13/11).
Menurut Budi, rujukan berbasis kompetensi tidak hanya mempercepat penanganan pasien, tetapi juga menghemat biaya BPJS serta mengurangi risiko pasien terlambat mendapat perawatan.(***)
