EKONOMI – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus melanjutkan program konsolidasi sektor perbankan melalui penggabungan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS). Hingga akhir Juni 2026, regulator telah menyetujui penggabungan 81 BPR dan BPRS menjadi 24 entitas perbankan baru.
Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat struktur industri perbankan nasional, khususnya lembaga keuangan yang melayani sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta masyarakat di daerah.
Selain penggabungan yang telah disetujui, OJK juga mengungkap masih terdapat lebih dari 200 BPR dan BPRS yang sedang menjalani proses perizinan merger atau peleburan.
Sebanyak 81 BPR dan BPRS Menjadi 24 Bank
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menjelaskan proses konsolidasi terus menunjukkan perkembangan positif.
Hingga akhir Juni 2026, sebanyak 81 BPR dan BPRS telah memperoleh persetujuan untuk bergabung menjadi 24 bank hasil konsolidasi.
Menurut Dian, jumlah tersebut diperkirakan masih akan bertambah karena proses penggabungan masih berlangsung di berbagai daerah.
“Proses penggabungan atau merger antara BPR itu masih terus mengalami penambahan dan masih berlangsung hingga saat ini,” ujarnya dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan OJK, Selasa (7/7/2026).
Lebih dari 200 BPR Masih Dalam Tahap Perizinan
Proses Konsolidasi Belum Selesai
OJK menyebutkan bahwa ratusan BPR dan BPRS lainnya masih berada dalam tahap evaluasi dan perizinan.
Artinya, jumlah bank hasil merger diperkirakan akan terus bertambah dalam beberapa waktu ke depan.
Proses tersebut dilakukan secara bertahap agar seluruh aspek hukum, operasional, tata kelola, hingga perlindungan nasabah dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Mengapa BPR dan BPRS Digabung?
Memperkuat Modal dan Daya Saing
Penggabungan BPR dan BPRS bertujuan menciptakan lembaga keuangan yang lebih sehat, efisien, dan memiliki daya saing lebih kuat.
Melalui merger, bank diharapkan memiliki modal yang lebih besar sehingga mampu meningkatkan kapasitas penyaluran kredit kepada masyarakat.
Selain itu, konsolidasi juga diharapkan memperkuat sistem manajemen risiko serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah.
Sinergi dengan Bank Pembangunan Daerah
Dorong Kredit Mikro Semakin Kuat
Selain merger antar-BPR, OJK juga memperkuat sinergi antara BPR/BPRS dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD).
Langkah tersebut dilakukan dengan mendorong BPR milik pemerintah daerah bergabung dalam kelompok usaha BPD.
Menurut OJK, sinergi tersebut diharapkan mampu memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro dan UMKM di berbagai daerah.
Dengan dukungan modal, teknologi, dan jaringan yang lebih luas, perbankan daerah diharapkan semakin mampu mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
Tata Kelola Perbankan Ditingkatkan
Fokus pada Good Corporate Governance
Konsolidasi juga diarahkan untuk memperbaiki kualitas tata kelola (good corporate governance).
Melalui struktur organisasi yang lebih kuat, pengawasan internal diharapkan menjadi lebih efektif sehingga mampu meminimalkan berbagai risiko operasional maupun keuangan.
Bank hasil merger juga diharapkan lebih siap memenuhi ketentuan regulator, termasuk penerapan manajemen risiko, kepatuhan, serta digitalisasi layanan.
Dampak Bagi Nasabah
Bagi masyarakat yang menjadi nasabah BPR maupun BPRS, proses merger pada prinsipnya tidak menghilangkan hak-hak nasabah.
Selama proses penggabungan berlangsung, operasional bank tetap diawasi oleh OJK agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
Jika terdapat perubahan nama bank, nomor rekening, atau layanan tertentu, nasabah akan memperoleh pemberitahuan resmi dari bank masing-masing.
OJK juga memastikan proses konsolidasi dilakukan dengan tetap mengutamakan perlindungan konsumen.
Perbankan Daerah Diharapkan Semakin Kompetitif
Program konsolidasi merupakan bagian dari strategi jangka panjang OJK dalam memperkuat industri jasa keuangan nasional.
Dengan jumlah bank yang lebih efisien namun memiliki modal lebih besar, sektor perbankan diharapkan mampu meningkatkan pembiayaan produktif, terutama kepada pelaku UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia.
Selain memperkuat ketahanan industri, kebijakan ini juga diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BPR dan BPRS sebagai lembaga keuangan yang sehat, modern, dan kompetitif.
Ke depan, OJK akan terus mengawal proses merger agar seluruh tahapan berjalan sesuai regulasi serta memberikan manfaat bagi industri maupun masyarakat.
FAQ
Mengapa OJK mendorong penggabungan BPR dan BPRS?
Untuk memperkuat permodalan, meningkatkan efisiensi, memperbaiki tata kelola, dan meningkatkan daya saing perbankan daerah.
Berapa BPR dan BPRS yang sudah digabung?
Hingga akhir Juni 2026, sebanyak 81 BPR dan BPRS telah disetujui bergabung menjadi 24 entitas perbankan.
Apakah masih ada proses merger yang berlangsung?
Ya. OJK menyebut lebih dari 200 BPR dan BPRS masih dalam tahap perizinan penggabungan atau peleburan.
Apakah merger memengaruhi dana nasabah?
Secara umum tidak. Hak dan dana nasabah tetap dilindungi, sementara perubahan layanan akan diinformasikan secara resmi oleh bank.
Apa manfaat merger bagi perekonomian?
Merger diharapkan memperkuat penyaluran kredit, khususnya kepada sektor mikro dan UMKM, meningkatkan tata kelola, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
