Sidang Etik Kasus Penyadapan Prabowo, Irjen Eko Hadi Resmi Dijatuhi Sanksi PTDH

Avatar photo

- Jurnalis

Rabu, 18 November 2026 - 00:05 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA – Irjen Pol Eko Hadi Santoso dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Putusan tersebut dijatuhkan melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri pada Selasa, 17 November 2026, terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus penyadapan ilegal nomor telepon Presiden Prabowo Subianto.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan hasil putusan tersebut di Gedung Propam Polri, Jakarta Selatan.

Menurut Trunoyudo, majelis hakim KKEP menyatakan perilaku Eko Hadi sebagai perbuatan tercela. Selain itu, majelis menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat.

“Pada hasil sidang KKEP, maka didapatkan putusan sidang KKEP. Pertama, terhadap terduga pelanggar EHS, perilaku pelanggaran dinyatakan perbuatan tercela,” ujar Trunoyudo.

Atas putusan tersebut, Eko Hadi menyatakan tidak menerima hasil sidang dan mengajukan banding.

Eko Hadi Ajukan Banding atas Putusan PTDH

Putusan PTDH menjadi konsekuensi etik bagi Eko Hadi setelah menjalani pemeriksaan dalam persidangan KKEP.

Meski majelis telah menjatuhkan sanksi pemberhentian, proses penanganan etik masih berlanjut melalui mekanisme banding yang diajukan oleh yang bersangkutan.

Banding merupakan upaya yang dapat ditempuh untuk meminta pemeriksaan kembali terhadap putusan sesuai mekanisme yang berlaku di lingkungan Polri.

Kasus ini menjadi bagian dari penanganan dugaan penyadapan ilegal yang turut menyeret sejumlah perwira tinggi kepolisian.

Empat Pati Polri Jadi Tersangka

Sebelumnya, penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto.

Empat nama yang disebut dalam pemberitaan tersebut adalah:

  1. Eks Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.
  2. Eks Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution.
  3. Eks Kadiv TIK Polri Irjen Pol Slamet Uliandi.
  4. Eks Dirtipnarkoba Bareskrim Polri Irjen Pol Eko Hadi Santoso.
Baca Juga :  Dasco Bawa Bawa Sinyal Pesan Presiden : Prabowo Siap Turun Langsung Bahas Upah Minimum

Penyidik juga mendalami dugaan bahwa aktivitas penyadapan tidak hanya menyasar nomor telepon Presiden. Sejumlah pihak lain disebut menjadi target, mulai dari pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat hingga kalangan pengusaha.

Dugaan tersebut masih harus dibuktikan melalui proses hukum. Penetapan tersangka maupun pemeriksaan etik tidak dengan sendirinya menjadi putusan bersalah dalam perkara pidana.

Sejumlah Pasal Pidana Diterapkan Penyidik

Dalam penyidikan perkara tersebut, polisi menerapkan sejumlah ketentuan hukum sesuai dugaan peran masing-masing tersangka.

Salah satunya Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang berkaitan dengan dugaan penyadapan. Pasal tersebut, sebagaimana dikutip dalam pemberitaan, memiliki ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun.

Penyidik juga menerapkan Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Ketentuan ini berkaitan dengan dugaan penghilangan atau perubahan data elektronik, dengan ancaman pidana maksimal delapan tahun sebagaimana disebutkan dalam sumber.

Selain itu, terdapat penerapan Pasal 332 ayat (1) dan atau ayat (2) KUHP mengenai dugaan akses ilegal. Ancaman pidananya disebut mencapai enam atau tujuh tahun, bergantung pada ketentuan yang disangkakan.

Penyidik juga mencantumkan Pasal 20 huruf c dan atau huruf d KUHP terkait dugaan keterlibatan bersama dalam tindak pidana atau tindakan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana, termasuk melalui penyalahgunaan kekuasaan.

Penerapan pasal-pasal tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan dan belum dapat diperlakukan sebagai putusan pengadilan terhadap para tersangka.

Baca Juga :  Mutasi Kejaksaan Terbaru September 2026: 3 Kajari di Jakarta Berganti, Ini Daftar Lengkapnya

Polri Juga Selidiki Laporan Dugaan Makar

Selain perkara dugaan penyadapan, akses ilegal, dan penghilangan dokumen elektronik, Polri juga menerbitkan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana makar.

Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan keterlibatan bersama atau pemufakatan jahat untuk melakukan makar.

Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri melakukan penyelidikan untuk mendalami ada atau tidaknya unsur pidana dalam laporan tersebut.

Penyelidikan dugaan makar itu merupakan proses hukum tersendiri. Dengan demikian, keberadaan laporan tersebut tidak dapat langsung dimaknai sebagai bukti bahwa tindak pidana makar telah terjadi.

Ahrie Sonta Juga Dijatuhi Sanksi PTDH

Dalam perkembangan penanganan etik kasus yang sama, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution juga telah dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat.

Ahrie Sonta, sebagaimana Eko Hadi, disebut mengajukan banding atas putusan tersebut.

Sementara itu, pemberitaan Kompas.com juga menyebut para tersangka dalam perkara dugaan penyadapan telah menjalani proses penanganan oleh penyidik.

Perkembangan berikutnya masih akan ditentukan oleh proses pemeriksaan etik dan penyidikan pidana sesuai kewenangan masing-masing lembaga.

Apa Arti PTDH bagi Anggota Polri?

Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH merupakan sanksi administratif yang mengakhiri status keanggotaan seseorang sebagai anggota Polri berdasarkan keputusan yang dijatuhkan melalui mekanisme yang berlaku.

Dalam perkara Eko Hadi, putusan PTDH dijatuhkan oleh majelis KKEP setelah pemeriksaan etik.

Namun, proses banding yang diajukan perlu diperhatikan untuk mengetahui perkembangan akhir putusan etik tersebut. Sementara itu, pembuktian dugaan tindak pidana tetap berjalan melalui mekanisme peradilan pidana.

Kasus ini memperlihatkan bahwa penanganan perkara yang melibatkan pejabat kepolisian dapat berjalan melalui dua jalur berbeda, yakni penegakan kode etik profesi dan proses hukum pidana.

Berita Terkait

Pekerja Wajib Tahu! Ini Hak Lembur, Perhitungan Upah, dan Sanksi bagi Perusahaan
Yusril Sebut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo Mengarah ke Makar, Ini Penjelasannya
UU Pelindungan Ketenagakerjaan 2026 Berlaku, Ini Aturan Baru Cuti, Upah dan Pesangon
Penertiban Tambang Emas Ilegal di TNKS Jadi Sorotan Media Nasional, 119,32 Hektare Hutan Kerinci Terdampak
Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo, Ini Peran 4 Jenderal Polri yang Jadi Tersangka
Polri Tetapkan Irjen Slamet Uliandi Jadi Tersangka Baru Kasus Penyadapan Prabowo, Ini Alasannya
Anggota DPRD Jambi Dapil Kerinci-Sungai Penuh Amrizal Ditahan Kejari Pessel, Ini Kasus yang Menjeratnya
Wakil Ketua DPR Dorong RUU Perampasan Aset Lindungi Korban Kejahatan Ekonomi
Berita ini 8 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 00:05 WIB

Sidang Etik Kasus Penyadapan Prabowo, Irjen Eko Hadi Resmi Dijatuhi Sanksi PTDH

Senin, 16 November 2026 - 23:05 WIB

Pekerja Wajib Tahu! Ini Hak Lembur, Perhitungan Upah, dan Sanksi bagi Perusahaan

Selasa, 10 November 2026 - 08:03 WIB

Yusril Sebut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo Mengarah ke Makar, Ini Penjelasannya

Minggu, 8 November 2026 - 18:00 WIB

UU Pelindungan Ketenagakerjaan 2026 Berlaku, Ini Aturan Baru Cuti, Upah dan Pesangon

Sabtu, 7 November 2026 - 12:20 WIB

Penertiban Tambang Emas Ilegal di TNKS Jadi Sorotan Media Nasional, 119,32 Hektare Hutan Kerinci Terdampak

Berita Terbaru