EKONOMI – Pekerja yang diminta bekerja melebihi jam kerja normal memiliki hak yang harus dipenuhi perusahaan. Salah satunya adalah hak untuk memberikan persetujuan sebelum menjalankan kerja lembur.
Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang mulai berlaku pada 28 Oktober 2026. Regulasi ini mengatur sejumlah aspek hubungan kerja, termasuk waktu kerja, upah lembur, hingga sanksi bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya.
Berdasarkan Pasal 116, perusahaan tidak dapat begitu saja meminta pekerja menjalankan lembur tanpa memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Harus ada persetujuan dari pekerja yang bersangkutan serta perintah lembur dari pemberi kerja secara tertulis atau melalui media digital.
Aturan ini menjadi penting untuk diketahui pekerja maupun perusahaan agar pelaksanaan lembur berjalan sesuai ketentuan hukum.
1. Lembur Harus Mendapat Persetujuan Pekerja
Pasal 116 ayat (1) UU Nomor 27 Tahun 2026 menetapkan sejumlah persyaratan bagi perusahaan yang mempekerjakan pekerja melebihi waktu kerja normal.
Ada dua persyaratan utama yang harus dipenuhi, yaitu:
- Terdapat persetujuan dari pekerja atau buruh yang bersangkutan.
- Terdapat perintah lembur dari pemberi kerja secara tertulis dan/atau melalui media digital.
Artinya, persetujuan pekerja menjadi salah satu unsur penting dalam pelaksanaan lembur. Perusahaan juga harus memiliki perintah kerja lembur yang dapat dibuktikan melalui dokumen tertulis atau media digital.
Ketentuan ini memberikan dasar yang lebih jelas mengenai prosedur pelaksanaan lembur dan hak pekerja dalam menyikapi permintaan bekerja di luar jam normal.
2. Berapa Jam Waktu Kerja Normal?
Sebelum membahas perhitungan lembur, pekerja perlu memahami ketentuan waktu kerja normal sebagaimana diatur dalam Pasal 115 ayat (2).
Dalam aturan tersebut, waktu kerja normal dibagi menjadi dua pola, yaitu:
- Enam hari kerja dalam seminggu: maksimal 7 jam sehari dan 40 jam seminggu.
- Lima hari kerja dalam seminggu: maksimal 8 jam sehari dan 40 jam seminggu.
Apabila pekerjaan dilakukan melebihi ketentuan waktu kerja tersebut, maka pelaksanaannya harus memperhatikan aturan mengenai kerja lembur.
3. Batas Maksimal Kerja Lembur
UU Pelindungan Ketenagakerjaan juga mengatur batas waktu lembur agar pekerja tidak terus-menerus bekerja melebihi ketentuan.
Berdasarkan Pasal 116 ayat (1) huruf c, kerja lembur hanya dapat dilakukan paling lama:
- 4 jam dalam satu hari.
- 18 jam dalam satu minggu.
Batas tersebut menjadi pedoman bagi perusahaan dalam mengatur kebutuhan tambahan waktu kerja. Pelaksanaan lembur tetap harus memenuhi persyaratan persetujuan pekerja dan perintah dari pemberi kerja.
4. Perhitungan Upah Lembur pada Hari Kerja
Perusahaan memiliki kewajiban membayar upah kepada pekerja yang menjalankan kerja lembur.
Pasal 116 ayat (2) dan ayat (3) mengatur besaran upah lembur yang diterima pekerja pada hari kerja biasa.
Rinciannya sebagai berikut:
- Jam lembur pertama dibayar sebesar 1,5 kali upah sejam.
- Setiap jam lembur berikutnya dibayar sebesar 2 kali upah sejam.
Sementara itu, perhitungan upah untuk satu jam kerja lembur didasarkan pada upah pokok dan tunjangan tetap yang dibagi 173.
Rumusnya:
Upah per jam = (Upah pokok + Tunjangan tetap) ÷ 173
Sebagai ilustrasi, apabila upah pokok dan tunjangan tetap seorang pekerja berjumlah Rp5.190.000 per bulan, maka upah per jamnya adalah Rp30.000.
Jika pekerja tersebut menjalankan lembur selama dua jam pada hari kerja biasa, perhitungannya:
- Jam pertama: 1,5 × Rp30.000 = Rp45.000.
- Jam kedua: 2 × Rp30.000 = Rp60.000.
Total upah lembur selama dua jam adalah Rp105.000.
Perhitungan tersebut merupakan ilustrasi berdasarkan rumus yang tercantum dalam ketentuan, bukan nominal upah yang berlaku untuk semua pekerja.
5. Aturan Upah Lembur pada Hari Libur dan Istirahat Mingguan
Ketentuan berbeda berlaku apabila pekerja menjalankan lembur pada hari istirahat mingguan atau hari libur resmi.
Pasal 125 UU Pelindungan Ketenagakerjaan mengatur perhitungan upah lembur berdasarkan pola hari kerja dalam seminggu.
Sistem enam hari kerja
Bagi pekerja dengan pola enam hari kerja dan 40 jam dalam seminggu, perhitungan upah lembur pada hari istirahat mingguan atau hari libur resmi adalah:
- Jam pertama sampai jam ketujuh dibayar 2 kali upah sejam.
- Jam kedelapan dibayar 3 kali upah sejam.
- Jam kesembilan, kesepuluh, dan kesebelas dibayar 4 kali upah sejam.
Hari libur jatuh pada hari kerja terpendek
Apabila hari libur resmi jatuh pada hari kerja terpendek dalam pola enam hari kerja, perhitungannya berbeda, yaitu:
- Jam pertama sampai jam kelima dibayar 2 kali upah sejam.
- Jam keenam dibayar 3 kali upah sejam.
- Jam ketujuh, kedelapan, dan kesembilan dibayar 4 kali upah sejam.
Sistem lima hari kerja
Sementara itu, bagi pekerja dengan pola lima hari kerja dan 40 jam seminggu, ketentuan upah lembur pada hari istirahat mingguan atau hari libur resmi adalah:
- Jam pertama sampai jam kedelapan dibayar 2 kali upah sejam.
- Jam kesembilan dibayar 3 kali upah sejam.
- Jam kesepuluh, kesebelas, dan kedua belas dibayar 4 kali upah sejam.
Pasal 125 ayat (5) juga menegaskan bahwa perhitungan upah satu jam didasarkan pada upah pokok dan tunjangan tetap dibagi 173.
Dengan demikian, pekerja perlu mengetahui pola hari kerja yang diterapkan perusahaan karena hal tersebut memengaruhi perhitungan upah lembur pada hari libur.
6. Sanksi bagi Perusahaan yang Melanggar Aturan Lembur
UU Nomor 27 Tahun 2026 tidak hanya mengatur hak pekerja, tetapi juga menetapkan konsekuensi bagi perusahaan yang tidak menjalankan kewajibannya.
Berdasarkan Pasal 117 ayat (1), pemberi kerja yang melanggar ketentuan Pasal 116 ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif berupa:
- Peringatan tertulis.
- Denda administratif.
- Pembatasan kegiatan usaha.
- Pencabutan perizinan berusaha.
Selain sanksi administratif, perusahaan yang tidak membayar upah lembur juga dapat menghadapi konsekuensi pidana.
Pasal 281 ayat (1) mengatur bahwa pemberi kerja yang tidak membayar upah lembur sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 116 ayat (2) serta ketentuan Pasal 125 ayat (3) dan ayat (4) dapat dikenai pidana penjara paling lama satu tahun dan/atau denda paling banyak kategori II atau Rp10 juta.
Apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh korporasi, Pasal 281 ayat (2) menetapkan ancaman denda paling sedikit kategori IV sebesar Rp200 juta dan paling banyak kategori VI sebesar Rp2 miliar.
Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembayaran upah lembur bukan sekadar kebijakan internal perusahaan, melainkan kewajiban yang memiliki konsekuensi hukum.
7. Hal yang Perlu Diperhatikan Pekerja dan Perusahaan
Dengan berlakunya aturan baru ini, pekerja sebaiknya memahami hak dan ketentuan lembur yang berlaku di tempat kerja masing-masing.
Pekerja dapat memastikan adanya persetujuan serta bukti perintah lembur secara tertulis atau digital. Selain itu, catatan waktu kerja dan pembayaran upah lembur juga penting disimpan sebagai dokumentasi apabila suatu saat terjadi perbedaan perhitungan.
Di sisi lain, perusahaan perlu menyesuaikan prosedur administrasi lembur, termasuk pencatatan persetujuan, perintah lembur, durasi kerja, dan pembayaran upah.
Pemahaman terhadap ketentuan tersebut dapat membantu mencegah perselisihan hubungan industrial serta memastikan hak pekerja dan kewajiban pemberi kerja dijalankan sesuai peraturan.
FAQ Aturan Lembur dalam UU Nomor 27 Tahun 2026
1. Apakah perusahaan wajib meminta persetujuan pekerja sebelum lembur?
Ya. Pasal 116 ayat (1) mensyaratkan adanya persetujuan pekerja serta perintah lembur dari pemberi kerja secara tertulis dan/atau melalui media digital.
2. Berapa batas maksimal lembur dalam sehari?
Berdasarkan Pasal 116, kerja lembur dibatasi paling lama 4 jam dalam satu hari.
3. Berapa batas maksimal lembur dalam seminggu?
Batas maksimal kerja lembur adalah 18 jam dalam satu minggu.
4. Berapa upah lembur pada hari kerja biasa?
Jam lembur pertama dibayar 1,5 kali upah sejam. Setiap jam berikutnya dibayar 2 kali upah sejam.
5. Bagaimana cara menghitung upah lembur per jam?
Perhitungannya menggunakan upah pokok ditambah tunjangan tetap, kemudian dibagi 173.
6. Apakah pekerja yang lembur pada hari libur berhak mendapat upah tambahan?
Ya. Pasal 125 mengatur pembayaran upah lembur pada hari istirahat mingguan dan/atau hari libur resmi dengan besaran berdasarkan pola hari kerja.
7. Apa sanksi bagi perusahaan yang tidak membayar upah lembur?
Pemberi kerja dapat dikenai pidana penjara paling lama satu tahun dan/atau denda maksimal Rp10 juta. Untuk korporasi, ancaman dendanya berkisar Rp200 juta hingga Rp2 miliar sesuai ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 281.
8. Apakah perintah lembur boleh diberikan melalui pesan digital?
Pasal 116 menyebutkan perintah lembur dapat diberikan secara tertulis dan/atau melalui media digital. Karena itu, perintah melalui sarana digital dapat digunakan sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.
Editor : Dedi Dora









