JAKARTA – Pemerintah resmi menetapkan tarif baru Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bagi notaris melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Hukum.
Aturan yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 2 Juli 2026 tersebut akan mulai berlaku efektif pada 1 Agustus 2026 atau 30 hari setelah diundangkan.
Salah satu ketentuan yang menjadi perhatian adalah penetapan tarif perpindahan wilayah jabatan notaris ke Daerah Khusus Jakarta yang mencapai Rp500 juta per orang, menjadi tarif tertinggi dalam skema PNBP terbaru.
Tarif Pindah Jabatan Berdasarkan Wilayah
Berdasarkan lampiran PP Nomor 30 Tahun 2026, besaran tarif perpindahan wilayah jabatan notaris dibedakan berdasarkan kategori daerah tujuan.
Rinciannya sebagai berikut:
- Pindah ke Jakarta: Rp500 juta per orang.
- Pindah ke Kategori Daerah A (selain Jakarta): Rp100 juta per orang.
- Pindah dari Kategori Daerah C ke Kategori Daerah A (selain Jakarta): Rp150 juta per orang.
- Pindah ke Kategori Daerah B: Rp50 juta per orang.
- Pindah ke Kategori Daerah C: Rp25 juta per orang.
Selain itu, notaris yang berpindah dari Kategori Daerah C menuju Jakarta juga dikenai tarif sebesar Rp500 juta.
Pengangkatan Notaris Baru Juga Naik
Pemerintah turut menaikkan tarif PNBP untuk pengangkatan notaris baru menjadi Rp5 juta per orang.
Nominal tersebut meningkat dibandingkan ketentuan sebelumnya dalam PP Nomor 45 Tahun 2024, yang menetapkan biaya pengangkatan notaris sebesar Rp1,5 juta.
Perpanjangan Masa Jabatan
Dalam regulasi terbaru, pemerintah juga menetapkan tarif perpanjangan masa jabatan notaris berusia 67 hingga 70 tahun sebesar Rp40 juta per orang setiap tahun.
Sementara itu, sejumlah layanan administrasi lainnya tidak mengalami perubahan tarif.
Biaya permohonan akses untuk pengangkatan maupun perpindahan wilayah jabatan tetap sebesar Rp200 ribu per permohonan.
Sedangkan biaya penggantian Surat Keputusan (SK) Menteri yang hilang atau rusak tetap dikenakan tarif Rp1 juta.
Seluruh PNBP Disetor ke Kas Negara
Pemerintah menegaskan seluruh penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari layanan di lingkungan Kementerian Hukum wajib disetorkan ke kas negara sesuai ketentuan yang berlaku.
Kebijakan ini merupakan bagian dari penyesuaian tarif PNBP guna mendukung penyelenggaraan layanan hukum yang lebih efektif sekaligus meningkatkan penerimaan negara.
FAQ
Kapan PP Nomor 30 Tahun 2026 mulai berlaku?
Mulai 1 Agustus 2026, atau 30 hari sejak diundangkan.
Berapa biaya notaris pindah ke Jakarta?
Tarif PNBP ditetapkan sebesar Rp500 juta per orang.
Apakah biaya pengangkatan notaris baru berubah?
Ya. Tarif naik dari Rp1,5 juta menjadi Rp5 juta per orang.
Apakah semua tarif layanan notaris naik?
Tidak. Beberapa layanan seperti permohonan akses dan penggantian SK Menteri tetap menggunakan tarif sebelumnya.
