JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat 94.363 pengaduan konsumen sektor jasa keuangan sepanjang 1 Januari hingga 12 Oktober 2026. Industri teknologi finansial atau fintech menjadi sektor dengan jumlah pengaduan terbanyak, mencapai 42.221 laporan.
Data tersebut menunjukkan persoalan perlindungan konsumen masih menjadi perhatian dalam perkembangan layanan keuangan digital di Indonesia. Pinjaman online atau pinjol termasuk layanan yang banyak mendapat sorotan masyarakat.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Dicky Kartikoyono, menyampaikan data tersebut dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan Oktober 2026. Secara keseluruhan, OJK menerima 600.101 permintaan layanan melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) selama periode tersebut.
Berdasarkan sektor, fintech menempati posisi pertama dengan 42.221 pengaduan. Sektor perbankan berada di urutan kedua dengan 29.629 pengaduan, disusul perusahaan pembiayaan sebanyak 19.312 pengaduan. Sementara itu, sektor asuransi mencatat 1.649 pengaduan dan pasar modal serta industri keuangan nonbank lainnya sebanyak 1.552 pengaduan.
OJK mencatat 92,34 persen pengaduan konsumen telah diselesaikan melalui mekanisme internal penyelesaian sengketa oleh pelaku usaha jasa keuangan. Adapun 7,66 persen lainnya masih dalam proses penyelesaian. Selain itu, hingga 28 Oktober 2026, sebanyak 10.311 sengketa telah masuk ke Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK).
Di tengah meningkatnya perhatian terhadap aktivitas keuangan digital, Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) terus melakukan penindakan. Hingga 28 Oktober 2026, sebanyak 1.489 entitas keuangan ilegal telah dihentikan. Jumlah tersebut terdiri dari 1.199 pinjaman daring ilegal, 250 investasi ilegal, 38 gadai ilegal, serta dua aktivitas keuangan ilegal lainnya.
OJK juga memperketat pengawasan terhadap perusahaan jasa keuangan yang melanggar ketentuan perlindungan konsumen. Hingga 15 Oktober 2026, lembaga tersebut telah menerbitkan 150 peringatan tertulis, 51 sanksi denda, dan enam instruksi tertulis. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha jasa keuangan terhadap aturan yang berlaku.
Upaya pemulihan kerugian konsumen juga menunjukkan perkembangan. OJK mencatat 157 pelaku usaha jasa keuangan telah mengganti kerugian konsumen dengan total nilai mencapai Rp84,34 miliar hingga 13 September 2026. Sementara itu, sepanjang Januari hingga Oktober 2026, OJK menjatuhkan 77 sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan 44 sanksi denda senilai Rp8,84 miliar terkait pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan.
Masyarakat yang menggunakan layanan pinjaman online perlu lebih berhati-hati sebelum mengajukan pinjaman. Calon peminjam sebaiknya memeriksa legalitas penyelenggara melalui kanal resmi OJK, memahami bunga dan biaya layanan, membaca perjanjian, serta memastikan kemampuan membayar cicilan. Jika menemukan dugaan pelanggaran atau aktivitas keuangan ilegal, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui kanal resmi OJK. Data tersebut menjadi pengingat bahwa kemudahan akses pinjaman digital harus diimbangi perlindungan konsumen dan literasi keuangan yang memadai.
FAQ
1. Berapa pengaduan konsumen yang diterima OJK pada 2026?
Sebanyak 94.363 pengaduan hingga 12 Oktober 2026.
2. Sektor apa yang paling banyak dikeluhkan?
Industri fintech dengan 42.221 pengaduan.
3. Berapa pinjol ilegal yang dihentikan?
Sebanyak 1.199 entitas pinjaman daring ilegal hingga 28 Oktober 2026.
4. Berapa total pengaduan yang telah diselesaikan?
Sebanyak 92,34 persen telah diselesaikan melalui mekanisme internal PUJK.
5. Bagaimana cara mengecek pinjol legal?
Periksa daftar penyelenggara berizin melalui situs resmi OJK atau hubungi Kontak OJK 157. (*)
Editor : FANDA YOSEPHTA
