SUNGAIPENUH – Penggunaan Lapangan Pemda di depan Eks Kantor Bupati Sungai Penuh untuk berbagai kegiatan pemerintahan kembali menjadi sorotan. Mulai dari festival daerah, Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ), hingga hiburan rakyat, lokasi tersebut kerap dimanfaatkan sebagai pusat kegiatan masyarakat.
Terbaru, lapangan tersebut digunakan untuk Festival Kota Sungai Penuh yang kemudian dilanjutkan dengan hiburan rakyat pada hari terakhir. Kegiatan itu merupakan bagian dari rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Sungai Penuh.
Pelaksanaan festival tersebut disebut tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun, muncul pertanyaan mengenai kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya terkait penggunaan fasilitas milik pemerintah daerah.
Jika merujuk pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Sungai Penuh Nomor 1 Tahun 2024, daftar tarif penggunaan Lapangan Pemda Depan Eks Kantor Bupati lebih banyak mengatur pemanfaatan lapangan untuk kegiatan olahraga.
Dalam daftar tarif tersebut, penggunaan untuk pertandingan antarkota atau kabupaten dikenakan Rp1 juta per hari. Pertandingan antarkecamatan sebesar Rp500 ribu per hari, sedangkan pertandingan antardesa atau kelurahan dalam kota sebesar Rp250 ribu per hari.
Sementara itu, tarif latihan rutin ditetapkan sebesar Rp400 ribu per bulan untuk umum, Rp250 ribu per bulan untuk organisasi, dan Rp200 ribu per bulan untuk kegiatan pembinaan.
Persoalannya, daftar tarif tersebut tidak secara spesifik mencantumkan kategori penggunaan lapangan untuk festival daerah, MTQ, maupun hiburan rakyat.
Padahal, lokasi yang sama sebelumnya juga digunakan untuk kegiatan pemerintahan. Salah satunya MTQ tingkat Provinsi Jambi pada masa pemerintahan Wali Kota Ahmadi Zubir.
Dalam pelaksanaan MTQ tersebut, kawasan lapangan dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan pendukung. Mulai dari pemasangan tenda kerucut, panggung, fasilitas hiburan, hingga lokasi berjualan bagi para pedagang.
Pada kegiatan tersebut, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran milyaran untuk berbagai kebutuhan penyelenggaraan. Pedagang yang berjualan di lokasi kegiatan juga dikenakan biaya sewa dengan besaran tertentu.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai perbedaan mekanisme pemanfaatan aset daerah antara kegiatan MTQ sebelumnya dan Festival Kota Sungai Penuh saat ini.
Terlebih, dalam rangkaian festival terbaru, kegiatan yang melibatkan SKPD dan hiburan rakyat disebut tidak membebani APBD untuk biaya penyelenggaraan.
Lantas, apakah penggunaan Lapangan Pemda Depan Eks Kantor Bupati untuk kegiatan pemerintah seperti festival, MTQ, dan hiburan rakyat tetap dikenakan retribusi atau sewa yang menjadi PAD? (*)
Penulis : Fanda Yosephta
Editor : FANDA YOSEPHTA









