SUNGAI PENUH – Capaian pembangunan Kota Sungai Penuh sepanjang 2025 menunjukkan sejumlah perkembangan positif. Namun, pertumbuhan ekonomi daerah masih belum mampu menyamai laju pertumbuhan ekonomi nasional.
Wali Kota Sungai Penuh Alfin memaparkan, pertumbuhan ekonomi Kota Sungai Penuh pada 2025 mencapai 4,39 persen. Angka tersebut berada di bawah pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kerinci yang mencapai 4,61 persen dan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,11 persen.
Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi Sungai Penuh tertinggal 0,72 poin persentase dari nasional. Sementara dibandingkan Kabupaten Kerinci, selisihnya mencapai 0,22 poin persentase.
Capaian tersebut menjadi salah satu gambaran tantangan pembangunan ekonomi daerah. Pemerintah kota tidak hanya dituntut mempertahankan pertumbuhan, tetapi juga meningkatkan produktivitas sektor ekonomi agar dampaknya semakin dirasakan masyarakat.
Dari sisi ukuran perekonomian, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Sungai Penuh atas dasar harga berlaku pada 2025 tercatat sebesar Rp11,07 triliun. Sementara PDRB per kapita meningkat dari Rp78,53 juta pada 2020 menjadi Rp108,71 juta pada 2025.
Peningkatan PDRB per kapita tersebut menunjukkan kenaikan nilai ekonomi rata-rata per penduduk. Meski demikian, indikator ini tidak otomatis menggambarkan pendapatan yang benar-benar diterima setiap warga karena belum memperhitungkan pemerataan distribusi pendapatan.
Di bidang kesejahteraan masyarakat, Alfin menyampaikan angka kemiskinan Kota Sungai Penuh turun dari 3,23 persen pada 2025 menjadi 3,05 persen pada 2026. Penurunan tersebut setara dengan berkurangnya sekitar 160 jiwa penduduk miskin.
Atas capaian tersebut, Kota Sungai Penuh meraih Juara I Regional Sumatera dalam Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting dari Kementerian Dalam Negeri.
Selain penurunan kemiskinan, rasio gini Kota Sungai Penuh tercatat sebesar 0,33. Sementara tingkat pengangguran terbuka mencapai 4,09 persen dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berada pada angka 78,89.
Menurut paparan pemerintah kota, IPM tersebut lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Jambi maupun nasional. Capaian ini menjadi salah satu indikator pembangunan manusia, yang mencakup dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak.
Pada sektor tata kelola pemerintahan, Pemerintah Kota Sungai Penuh juga mencatat peningkatan nilai Reformasi Birokrasi dari kategori C menjadi B. Pemerintah kota turut kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia untuk ke-14 kalinya secara keseluruhan.
Berbagai capaian tersebut menunjukkan adanya kemajuan dalam pembangunan dan pelayanan pemerintahan. Namun, perbandingan pertumbuhan ekonomi dengan Kabupaten Kerinci dan nasional memperlihatkan masih adanya ruang untuk meningkatkan kinerja ekonomi daerah.
Ke depan, tantangan utama Pemerintah Kota Sungai Penuh adalah memperkuat sektor-sektor produktif, mendorong investasi, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan daya beli masyarakat. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tidak hanya tercermin dalam angka PDRB, tetapi juga berdampak pada peningkatan kesejahteraan warga. (fyo)
Editor : FANDA YOSEPHTA
