JAKARTA – Kabar yang menyebut Jusuf Kalla terbang ke Iran beredar luas di media sosial. Namun, informasi tersebut dipastikan tidak benar.
Juru bicara JK, Husain Abdullah, menegaskan bahwa mantan Wakil Presiden RI itu saat ini sedang melakukan kunjungan ke sejumlah negara di kawasan ASEAN dalam rangka agenda dialog perdamaian.
“Pak JK tidak ke Teheran, melainkan ke beberapa negara ASEAN untuk menghadiri undangan dialog tentang perdamaian,” ujar Husain, Kamis (26/3/2026).
Video Viral Dinilai Tidak Sesuai Fakta
Husain menjelaskan bahwa video yang beredar di media sosial, yang memperlihatkan JK berada di dalam pesawat dan dikaitkan dengan perjalanan ke Iran, merupakan informasi yang keliru.
Ia menegaskan bahwa perjalanan tersebut merupakan bagian dari kegiatan diplomasi non-formal yang telah dijadwalkan sebelumnya, berlangsung pada 25 hingga 28 Maret 2026.
Dalam agenda tersebut, JK turut didampingi oleh Prof. Hamid Awaludin dalam berbagai forum dialog internasional.
PMI Tetap Kirim Bantuan ke Iran
Meski JK tidak berada di Iran, organisasi kemanusiaan Palang Merah Indonesia (PMI) yang dipimpinnya tetap akan mengirimkan bantuan ke negara tersebut.
Bantuan berupa obat-obatan dijadwalkan dikirim pada awal April 2026 sebagai bagian dari misi kemanusiaan merespons dampak konflik di kawasan Timur Tengah.
“PMI sedang mempersiapkan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Iran, tetapi itu tidak berkaitan dengan kunjungan JK ke ASEAN,” jelas Husain.
Diplomasi Perdamaian di Tengah Konflik Global
Kunjungan JK ke sejumlah negara ASEAN dinilai sebagai bagian dari upaya mendorong dialog dan stabilitas kawasan, di tengah meningkatnya tensi geopolitik global, khususnya konflik di Timur Tengah.
Sebagai tokoh senior nasional yang kerap terlibat dalam berbagai proses perdamaian internasional, JK dikenal aktif dalam diplomasi kemanusiaan dan resolusi konflik.
Pentingnya Klarifikasi di Era Informasi Digital
Kasus ini kembali menegaskan pentingnya verifikasi informasi di era digital. Penyebaran informasi yang tidak akurat berpotensi menimbulkan kesalahpahaman publik.
Pihak terkait mengimbau masyarakat untuk tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi dan selalu merujuk pada sumber resmi.
