Jakarta-Pemerintah membuka peluang tambah bantuan sosial (bansos) di tahun 2026 seiring tekanan ekonomi global yang terus meningkat. Kenaikan harga minyak dunia menjadi salah satu faktor utama yang mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan penyesuaian bantuan bagi masyarakat.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan bahwa pemerintah masih mengkaji kemungkinan penambahan nominal bantuan maupun jumlah penerima manfaat. Evaluasi ini dilakukan dengan melihat pola penyaluran bansos pada tahun sebelumnya yang dinilai cukup efektif menjaga daya beli masyarakat.
Pada 2025, pemerintah sempat melakukan penebalan bantuan melalui skema Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS). Saat pertengahan tahun, masyarakat menerima tambahan Rp400.000 selama dua bulan sebagai respons terhadap tekanan ekonomi yang mulai terasa.
Tidak berhenti di situ, pada akhir tahun bantuan kembali ditingkatkan menjadi Rp900.000 yang disalurkan selama tiga bulan, yakni Oktober hingga Desember. Kebijakan ini dinilai berhasil membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga kebutuhan pokok.
Jumlah penerima bantuan pun mengalami peningkatan signifikan. Dari semula sekitar 18 juta keluarga penerima manfaat, angka tersebut melonjak hingga mencapai 33 sampai 35 juta keluarga pada akhir tahun 2025.
Menurut Gus Ipul, skenario penambahan bansos tetap terbuka lebar meskipun anggaran awal pemerintah masih mengikuti perencanaan yang sudah disusun. Pemerintah akan menyesuaikan kebijakan jika kondisi ekonomi global semakin memburuk.
Selain BLT, pemerintah juga memperkuat program bantuan lain seperti sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH). Langkah ini menjadi bagian dari strategi perlindungan sosial untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat lapisan bawah.
Kebijakan tersebut juga mencerminkan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat jaring pengaman sosial. Pemerintah menegaskan siap meningkatkan bantuan kapan saja jika masyarakat membutuhkan di tengah ketidakpastian ekonomi global. (*/Tim)
