JAMBI – Sekitar 100.000 nasabah Bank Jambi diminta melakukan penggantian kartu ATM dan memperbarui kata sandi rekening menyusul dugaan gangguan pada sistem keamanan bank daerah tersebut.
Kebijakan itu diambil sebagai langkah pengamanan setelah muncul laporan dugaan pembobolan sistem yang berdampak pada sejumlah rekening nasabah.
Gubernur Jambi Al Haris menyampaikan bahwa layanan mesin ATM saat ini sudah kembali normal. Namun, nasabah tetap diminta mengganti kartu ATM sebagai langkah pencegahan.
“Mesin ATM sudah bisa digunakan, tetapi kartunya harus diganti dengan yang baru,” kata Al Haris, Senin (16/3/2026).
Penggantian Dilakukan Secara Bertahap
Menurut Al Haris, penggantian kartu ATM belum dapat dilakukan sekaligus karena ketersediaan kartu ATM masih terbatas.
Saat ini stok kartu ATM yang tersedia hanya sekitar 9.000 unit, sementara jumlah nasabah yang perlu mengganti kartu mencapai sekitar 100.000 orang dari total sekitar 250.000 nasabah Bank Jambi.
Pihak bank tengah melakukan pemesanan kartu ATM tambahan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
“Nanti setelah kartu ATM baru tersedia, akan didistribusikan ke kantor-kantor cabang,” ujarnya.
Nasabah Padati Kantor Cabang
Keterbatasan stok kartu ATM membuat sejumlah kantor cabang Bank Jambi dipadati nasabah yang ingin memastikan kondisi rekening mereka.
Selain untuk mengganti kartu ATM, sebagian nasabah juga datang untuk mengganti kata sandi dan melakukan penarikan dana melalui teller.
Seorang nasabah bernama Andre mengaku harus datang sejak dini hari agar mendapatkan nomor antrean.
Ia menyebut datang sekitar pukul 04.00 WIB dan mendapatkan nomor antrean awal untuk layanan teller dan customer service.
Laporan Dana Nasabah Berkurang
Dugaan gangguan sistem Bank Jambi disebut terjadi sejak 22 Februari 2026. Sejak saat itu, banyak nasabah datang ke kantor cabang untuk memastikan keamanan tabungan mereka.
Beberapa nasabah bahkan melaporkan adanya kehilangan dana dengan nominal yang berbeda-beda.
Berdasarkan keterangan korban, jumlah uang yang dilaporkan hilang berkisar antara Rp17 juta hingga Rp24 juta. Para korban berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari aparatur sipil negara hingga karyawan swasta.
