11 Daerah KLB Campak, Ahli Pastikan Vaksin Tetap Aman dan Teruji

Avatar photo

- Jurnalis

Kamis, 5 Maret 2026 - 09:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi vaksin campak.(Ist)

Ilustrasi vaksin campak.(Ist)

KESEHATAN-Peningkatan kasus campak kembali menjadi perhatian serius dunia kesehatan nasional. Data terbaru Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat hingga 28 Februari 2026 terdapat 572 kasus campak terkonfirmasi laboratorium. Angka tersebut melonjak tajam dibanding awal Januari 2026 yang masih berada di kisaran puluhan kasus.

Kenaikan signifikan ini membuat 11 provinsi menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB). Pemerintah pun memperkuat langkah respons, termasuk pengawasan dan percepatan imunisasi di daerah dengan tingkat penularan tinggi.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebelumnya menyoroti pengaruh hoaks dan disinformasi di media sosial yang dinilai berkontribusi terhadap penurunan cakupan imunisasi. Informasi yang tidak akurat membuat sebagian masyarakat ragu bahkan menolak vaksin, padahal campak termasuk penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi.

Direktur Pascasarjana Universitas YARSI, Tjandra Yoga Aditama, menegaskan bahwa vaksin campak telah melalui proses uji keamanan dan terbukti efektif mencegah penyakit berat serta komplikasi.

Baca Juga :  Tim Film Pesta Babi Respons Sikap Mama Yasinta

Mayoritas Kasus Belum Pernah Divaksin

Berdasarkan laporan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKD) Kemenkes, sekitar 67 persen dari total 572 kasus terjadi pada individu yang belum pernah menerima imunisasi campak. Kondisi ini menunjukkan bahwa kelompok tanpa vaksinasi memiliki risiko penularan jauh lebih tinggi.

Sementara itu, sekitar 15 persen kasus tercatat sudah menerima vaksin lengkap dua dosis. Prof. Tjandra menjelaskan, efikasi vaksin campak mencapai sekitar 97 persen. Artinya, masih terdapat kemungkinan kecil seseorang yang telah divaksin tetap terinfeksi, meski umumnya dengan gejala lebih ringan.

Ia memaparkan beberapa faktor yang dapat menyebabkan infeksi pada individu yang telah divaksin, antara lain penurunan kadar antibodi seiring waktu, paparan virus dalam jumlah besar, hingga potensi gangguan pada sistem penyimpanan vaksin atau cold chain.

Menurutnya, pengelolaan distribusi vaksin harus memenuhi standar suhu yang ketat. Jika sistem rantai dingin tidak berjalan optimal, kualitas vaksin dapat menurun sehingga perlindungan yang diberikan tidak maksimal.

Baca Juga :  CT-Scan Segera Hadir di RSUD Mayjen H.A. Thalib, Warga Sungai Penuh dan Kerinci Dapat Kabar Baik

Edukasi dan Analisis Mendalam Diperlukan

Para ahli menilai peningkatan kasus campak tidak hanya menjadi persoalan medis, tetapi juga tantangan komunikasi publik. Penyuluhan kesehatan yang berkelanjutan dinilai penting untuk meluruskan informasi yang keliru sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya imunisasi.

Prof. Tjandra juga mendorong analisis lebih lanjut terhadap kasus pada individu yang telah divaksin lengkap. Evaluasi tersebut diperlukan untuk memastikan tidak ada kendala teknis dalam distribusi maupun pelaksanaan program imunisasi.

Campak sendiri bukan penyakit ringan. Infeksi ini dapat menimbulkan komplikasi serius seperti radang paru, gangguan saluran pencernaan berat, hingga peradangan otak. Karena itu, vaksinasi tetap menjadi strategi utama pencegahan yang direkomendasikan.

Pemerintah mengimbau masyarakat memastikan anak-anak mendapatkan imunisasi sesuai jadwal dan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi kebenarannya.

Berita Terkait

Polemik Ijazah Gibran: MK Tolak Diskualifikasi, MA Batalkan Surat Penyetaraan
Rokok Ilegal Makin Marak, Ekonom Minta Pemerintah Tunda Kenaikan Cukai hingga 2 Tahun
Kemenkeu Buka Suara soal PPPK Penuh Waktu 2027, Ini Penjelasan Pembiayaan Gaji
RANS Disorot Usai Temuan ICW Rp14,7 Miliar, Ini Respons Bursa Efek Indonesia
SIM Indonesia Berlaku di 8 Negara ASEAN, Ini Daftar dan Aturannya
Gibran Ingin Ajukan PK soal Suket Pendidikan, Waketum Golkar Ahmad Doli: Putusan MA dan MK Sudah Final
Gibran Sampaikan Niat Mundur dari Wapres, Begini Mekanisme Penggantian Menurut UUD 1945
Gibran Tegaskan Tak Mundur dari Wapres, Pilih Lawan Putusan MA Lewat PTUN soal Dokumen Pendidikan SMA
Berita ini 15 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 11 November 2026 - 18:00 WIB

Polemik Ijazah Gibran: MK Tolak Diskualifikasi, MA Batalkan Surat Penyetaraan

Rabu, 11 November 2026 - 12:00 WIB

Kemenkeu Buka Suara soal PPPK Penuh Waktu 2027, Ini Penjelasan Pembiayaan Gaji

Rabu, 11 November 2026 - 06:00 WIB

RANS Disorot Usai Temuan ICW Rp14,7 Miliar, Ini Respons Bursa Efek Indonesia

Rabu, 11 November 2026 - 02:00 WIB

SIM Indonesia Berlaku di 8 Negara ASEAN, Ini Daftar dan Aturannya

Rabu, 11 November 2026 - 00:03 WIB

Gibran Ingin Ajukan PK soal Suket Pendidikan, Waketum Golkar Ahmad Doli: Putusan MA dan MK Sudah Final

Berita Terbaru