JAKARTA – Komisi X DPR RI berencana merevisi ketentuan penyetaraan pendidikan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Langkah tersebut dilakukan untuk memperjelas landasan hukum pengakuan ijazah pendidikan luar negeri sekaligus mencegah munculnya polemik serupa kasus penyetaraan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mengatakan persoalan yang mencuat terkait dokumen penyetaraan pendidikan Gibran menjadi bahan evaluasi bagi para pemangku kepentingan, termasuk lembaga legislatif.
Menurutnya, ketentuan mengenai penyetaraan pendidikan perlu memiliki dasar hukum yang tegas agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran di kemudian hari.
“Kami berencana memasukkan penyetaraan ini ke dalam revisi UU Sistem Pendidikan Nasional sehingga kita memiliki payung hukum yang kuat,” kata Lalu di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
DPR Soroti Perbedaan Penafsiran Aturan Penyetaraan
Lalu menilai polemik yang terjadi menunjukkan pentingnya regulasi yang lebih terperinci. Tanpa ketentuan yang jelas, dokumen administrasi terkait pengakuan pendidikan berpotensi ditafsirkan secara berbeda oleh berbagai pihak.
Ia berharap revisi UU Sisdiknas nantinya dapat menjadi pedoman yang mengikat bagi lembaga pemerintah maupun masyarakat.
Dengan demikian, proses penyetaraan ijazah tidak hanya memiliki prosedur administratif, tetapi juga kepastian hukum yang dapat dijadikan rujukan bersama.
Menurut Lalu, persoalan ini perlu mendapat perhatian karena banyak warga negara Indonesia yang menempuh pendidikan di luar negeri. Mereka membutuhkan mekanisme pengakuan pendidikan yang transparan dan memiliki dasar hukum jelas ketika kembali ke Indonesia.
Karena itu, aturan penyetaraan pendidikan diharapkan tidak menjadi penghambat bagi masyarakat yang memiliki riwayat pendidikan dari sistem pendidikan negara lain.
Kemendikdasmen Cabut Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah Gibran
Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti membenarkan bahwa kementeriannya telah menerbitkan surat keputusan (SK) mengenai pencabutan surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran Rakabuming Raka.
Dokumen yang dicabut adalah Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9149/D.D1/KS/2019.
SK pencabutan tersebut ditandatangani Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen, Tatang Muttaqin, pada 11 November 2026.
Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa keputusan itu mencabut dokumen yang sebelumnya diterbitkan pada 6 Agustus 2019.
Selain pencabutan, kementerian juga memerintahkan agar SK tersebut ditarik dari pihak yang dituju maupun pihak lain yang memiliki dokumen tersebut. Dokumen yang telah dicabut itu dinyatakan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Keputusan tersebut menjadi bagian dari perkembangan persoalan administrasi penyetaraan pendidikan Gibran yang sebelumnya menjadi perhatian publik.
Pemerintah Sebut Pencabutan Menindaklanjuti Putusan MA
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan pencabutan surat keterangan penyetaraan tersebut merupakan pelaksanaan putusan Mahkamah Agung (MA).
Menurut Yusril, putusan MA yang membatalkan surat keterangan itu telah bersifat final. Dengan pencabutan dokumen oleh kementerian, surat keterangan tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat.
Pernyataan pemerintah tersebut memperjelas langkah administratif yang dilakukan setelah adanya putusan MA terkait dokumen penyetaraan pendidikan Gibran.
Meski demikian, rencana revisi UU Sisdiknas yang disampaikan Komisi X DPR merupakan agenda pembentukan regulasi ke depan. Rencana tersebut tidak boleh disamakan dengan keputusan pencabutan dokumen yang sudah diterbitkan Kemendikdasmen.
Revisi UU Sisdiknas Diharapkan Memberikan Kepastian Hukum
Dorongan untuk memperjelas aturan penyetaraan pendidikan menjadi perhatian penting dalam pembahasan sistem pendidikan nasional. Pengakuan terhadap ijazah dari luar negeri membutuhkan prosedur yang dapat dipahami masyarakat serta diterapkan secara konsisten oleh pemerintah.
Kepastian aturan juga diperlukan agar lembaga yang berwenang memiliki standar penilaian yang jelas ketika memproses dokumen pendidikan.
Komisi X DPR berharap revisi UU Sisdiknas dapat menghadirkan ketentuan yang lebih kuat sehingga tidak terjadi perbedaan tafsir terhadap dokumen penyetaraan.
Namun, proses revisi undang-undang masih memerlukan pembahasan lebih lanjut. Hingga pernyataan Lalu disampaikan pada 13 November 2026, belum ada rincian mengenai jadwal pembahasan maupun rumusan pasal yang secara khusus akan mengatur penyetaraan pendidikan tersebut.
FAQ: Revisi Aturan Penyetaraan Pendidikan
1. Mengapa DPR ingin merevisi aturan penyetaraan pendidikan?
DPR ingin menghadirkan dasar hukum yang lebih jelas agar proses penyetaraan pendidikan tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dan polemik serupa pada masa mendatang.
2. Siapa yang menyampaikan rencana revisi UU Sisdiknas?
Rencana tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, pada Jumat, 13 November 2026.
3. Dokumen apa yang dicabut Kemendikdasmen?
Dokumen yang dicabut adalah Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 mengenai penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka.
4. Kapan SK pencabutan diterbitkan?
SK pencabutan ditandatangani Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen, Tatang Muttaqin, pada 11 November 2026.
5. Apakah revisi UU Sisdiknas sudah disahkan?
Belum. Informasi yang disampaikan Komisi X DPR masih berupa rencana memasukkan ketentuan penyetaraan pendidikan ke dalam revisi UU Sisdiknas.
