Pengalihan PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu Terganjal Anggaran

Avatar photo

- Jurnalis

Rabu, 11 November 2026 - 01:04 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bandung-Rencana pengalihan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu mulai menghadapi tantangan anggaran. Pemerintah Kota Bandung mengaku belum menyiapkan anggaran khusus untuk menjalankan kebijakan tersebut.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, pemerintah daerah masih menunggu arahan pemerintah pusat mengenai mekanisme pengalihan status PPPK Paruh Waktu. Kepastian pembiayaan menjadi faktor penting sebelum pemerintah daerah mengambil langkah lanjutan.

Farhan menegaskan, Pemkot Bandung akan mengikuti kebijakan pemerintah pusat. Namun, pemerintah daerah belum dapat melaksanakan pengalihan status sebelum tersedia skema pembiayaan yang jelas.

Baca Juga :  Skema Gaji Guru 2026: Gaji PPPK, PNS, TPG dan Insentif Non-ASN, Cek Rinciannya

Menurut Farhan, anggaran yang disiapkan Pemkot Bandung saat ini mencakup kebutuhan gaji seluruh aparatur sipil negara. Anggaran tersebut meliputi PNS, PPPK Penuh Waktu, dan PPPK Paruh Waktu.

Sementara itu, jumlah PPPK Paruh Waktu di Kota Bandung tercatat mencapai 7.326 pegawai. Ribuan pegawai tersebut masih menunggu kepastian mengenai peluang peningkatan status menjadi PPPK Penuh Waktu.

Sebelumnya, DPR bersama pemerintah menyepakati pembahasan peningkatan status PPPK Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu lintas profesi. Kebijakan tersebut menindaklanjuti aspirasi tenaga pendidik, tenaga kesehatan, tenaga teknis, dan tenaga pelaksana lainnya.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan, pembahasan tersebut berkaitan dengan peningkatan status kepegawaian PPPK Paruh Waktu. Pemerintah juga mempertimbangkan kesempatan bagi PPPK Penuh Waktu mengikuti seleksi CPNS 2027, termasuk kemungkinan pengaturan khusus persyaratan usia untuk bidang tertentu.

Baca Juga :  Pencairan JHT Kena Pajak? Ini Penjelasan Purbaya dan Aturan Resminya

Meski demikian, pengalihan status PPPK Paruh Waktu belum otomatis berlaku hanya karena adanya kesepakatan pembahasan. Pemerintah daerah masih menunggu petunjuk teknis, kepastian anggaran, dan mekanisme pelaksanaan dari pemerintah pusat. Kondisi di Bandung menjadi gambaran bahwa pembiayaan masih menjadi salah satu tantangan penting dalam mewujudkan peningkatan status ribuan PPPK. (*)

Editor : FANDA YOSEPHTA

Berita Terkait

Kapolri Mutasi Besar-besaran, Komjen Syahar Diantono dan Yudi Gustawan Ditarik dari KSP
Simulasi CAT CPNS 2026 Gratis, Ini Link Resmi BKN, Cara Daftar dan Contoh Latihan Soal TWK, TIU, TKP
Tunjangan Kinerja Kemenkeu 2026: Berapa Besaran Tukin PNS Pajak? Ini Aturan dan Cara Menghitungnya
CPNS 2026 Dibuka November, Kemenkeu Siapkan 1.915 Formasi, Cek Jadwal, Syarat dan Peluang Lulusan
BSU Rp900.000 Belum Cair! Menaker Ungkap Proses Terbaru di Kemenkeu, 13,3 Juta Pekerja Menanti
Gaji di Bawah Rp10 Juta Berpotensi Bebas PPh 21 pada 2027, Ini Syarat dan Ketentuannya
Transfer Antarbank Kena PPN Mulai Hari Ini 9 November 2026? Ini Penjelasan Kemenkeu
UU Pelindungan Ketenagakerjaan 2026 Berlaku, Ini Aturan Baru Cuti, Upah dan Pesangon
Berita ini 19 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 11 November 2026 - 01:04 WIB

Pengalihan PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu Terganjal Anggaran

Selasa, 10 November 2026 - 17:01 WIB

Kapolri Mutasi Besar-besaran, Komjen Syahar Diantono dan Yudi Gustawan Ditarik dari KSP

Selasa, 10 November 2026 - 15:01 WIB

Simulasi CAT CPNS 2026 Gratis, Ini Link Resmi BKN, Cara Daftar dan Contoh Latihan Soal TWK, TIU, TKP

Selasa, 10 November 2026 - 13:01 WIB

Tunjangan Kinerja Kemenkeu 2026: Berapa Besaran Tukin PNS Pajak? Ini Aturan dan Cara Menghitungnya

Selasa, 10 November 2026 - 12:08 WIB

CPNS 2026 Dibuka November, Kemenkeu Siapkan 1.915 Formasi, Cek Jadwal, Syarat dan Peluang Lulusan

Berita Terbaru