Jakarta- – Kabar pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 sebesar Rp900.000 kembali menjadi perhatian pekerja. Pemerintah masih menyelesaikan proses finalisasi anggaran di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, proses pencairan BSU saat ini masih berada di Kemenkeu. Setelah tahap tersebut selesai, Kementerian Ketenagakerjaan akan melakukan validasi dan verifikasi ulang terhadap data calon penerima bantuan.
Yassierli menyampaikan perkembangan tersebut kepada awak media di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin, 9 November 2026. Pemerintah belum menetapkan daftar final penerima BSU karena proses pemeriksaan data masih harus dilakukan.
Menurut Yassierli, hasil validasi dan verifikasi nantinya akan menentukan jumlah serta identitas pekerja yang berhak menerima bantuan. Karena itu, pekerja perlu menunggu pengumuman resmi pemerintah mengenai penerima dan jadwal penyaluran.
Sebelumnya, pemerintah menyiapkan BSU sebesar Rp900.000 untuk membantu pekerja memenuhi kebutuhan ekonomi. Bantuan tersebut diberikan satu kali untuk periode tiga bulan, dengan nilai Rp300.000 setiap bulan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menyebut program BSU menyasar sekitar 13,3 juta pekerja. Pemerintah memperkirakan kebutuhan anggaran program tersebut hampir mencapai Rp12 triliun.
Mengacu pada ketentuan yang disebutkan dalam Permenaker Nomor 5 Tahun 2025, calon penerima harus merupakan Warga Negara Indonesia yang memiliki Nomor Induk Kependudukan. Pekerja juga harus tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.
Selain itu, calon penerima memiliki penghasilan paling banyak Rp3,5 juta per bulan. Pemerintah juga mengecualikan aparatur sipil negara, prajurit TNI, dan anggota Polri dari penerima bantuan tersebut.
Hingga Senin, 9 November 2026, pemerintah belum mengumumkan tanggal pasti pencairan BSU Rp900.000. Pekerja diimbau menunggu informasi resmi dari Kemnaker dan tidak mudah percaya terhadap tautan pendaftaran atau klaim pencairan yang tidak berasal dari kanal pemerintah. (*)
Editor : Fanda Yosephta
