Jakarta-– Pemerintah berencana memperluas insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) pada 2027. Kebijakan ini berpotensi memberikan keringanan pajak kepada pekerja dengan penghasilan hingga Rp10 juta per bulan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah sedang menyiapkan perluasan fasilitas PPh 21 DTP untuk menjangkau lebih banyak kelompok pekerja. Kebijakan tersebut diperkirakan dapat mencakup sekitar 13 juta pekerja berpenghasilan di bawah Rp10 juta per bulan.
Airlangga menyampaikan rencana tersebut di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin, 9 November 2026. Menurutnya, insentif pajak menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok pekerja berpenghasilan menengah.
Sebelumnya, pemerintah telah memberikan fasilitas PPh 21 DTP sepanjang Januari hingga Desember 2026. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105 Tahun 2025 tentang PPh Pasal 21 atas Penghasilan Tertentu yang Ditanggung Pemerintah dalam Rangka Stimulus Ekonomi Tahun Anggaran 2026.
Namun, penerima insentif pada 2026 masih terbatas pada lima sektor tertentu. Sektor tersebut meliputi industri alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furnitur, industri kulit dan barang dari kulit, serta pariwisata. Pemerintah memasukkan sebanyak 133 kode klasifikasi lapangan usaha dalam ketentuan tersebut.
Untuk pekerja tetap, ketentuan 2026 menetapkan batas penghasilan bruto tetap dan teratur maksimal Rp10 juta per bulan. Sementara itu, pekerja tidak tetap atau tenaga lepas dapat menerima fasilitas apabila rata-rata upah hariannya maksimal Rp500 ribu atau upah bulanannya tidak lebih dari Rp10 juta.
Selain batas penghasilan, pekerja juga harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sudah tervalidasi dan terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Persyaratan tersebut menjadi bagian dari ketentuan penerima insentif pada 2026.
Jika rencana perluasan pada 2027 terealisasi, cakupan penerima berpotensi menjadi lebih luas dibandingkan kebijakan sebelumnya. Meski demikian, masyarakat masih perlu menunggu aturan resmi pemerintah mengenai sektor penerima, persyaratan penghasilan, mekanisme pembayaran, dan masa berlaku insentif. Sampai pengumuman tersebut diterbitkan, pekerja bergaji maksimal Rp10 juta belum otomatis dinyatakan bebas PPh 21 pada 2027.
Editor : FANDA YOSEPHTA
