SUNGAIPENUH – Ketua Komisi I DPRD Kota Sungai Penuh, Khaidir, menyatakan akan memanggil Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Pemdes) terkait pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kota Jambi baru-baru ini.
Khaidir mengatakan, Komisi I DPRD akan menggelar dengar pendapat untuk meminta penjelasan mengenai pelaksanaan kegiatan tersebut. Politisi Partai Golkar itu menegaskan, pihaknya ingin mengetahui manfaat Bimtek bagi peserta serta transparansi penyelenggaraannya.
“Iya, kita akan melakukan dengar pendapat dengan Kadis Pemdes terkait Bimtek yang telah digelar,” ujar Khaidir kepada media ini.
Menurut dia, ada sejumlah hal yang perlu mendapat penjelasan dari Dinas Pemdes. Di antaranya, manfaat kegiatan, transparansi pelaksanaan, serta alasan penyelenggara memilih Kota Jambi sebagai lokasi Bimtek.
Selain itu, Komisi I juga ingin mendalami keluhan peserta mengenai fasilitas penginapan. Sejumlah anggota BPD disebut mengeluhkan penempatan kamar yang dinilai tidak sesuai dengan harapan mereka setelah membayar biaya kegiatan.
“Contohnya saja begini, mereka sudah membayar mahal, kenapa mereka ditempatkan satu kamar tiga orang. Ini perlu kejelasan dari Pemdes,” terangnya.
Khaidir menilai, keluhan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui forum resmi agar pihak terkait dapat memberikan penjelasan secara terbuka. DPRD juga perlu mengetahui kesesuaian antara biaya yang dibayarkan peserta dan fasilitas yang mereka terima selama kegiatan berlangsung.
Menyikapi persoalan itu, Komisi I DPRD Kota Sungai Penuh akan segera menyurati pimpinan DPRD untuk meminta pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pemdes. Melalui forum tersebut, DPRD akan meminta keterangan mengenai perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban kegiatan Bimtek BPD.
Pemanggilan ini diharapkan dapat memberikan kejelasan kepada peserta sekaligus menjawab berbagai pertanyaan mengenai penyelenggaraan Bimtek. DPRD juga dapat menggunakan hasil pembahasan tersebut untuk menilai aspek transparansi, efektivitas kegiatan, dan kesesuaian fasilitas dengan biaya yang dibebankan kepada peserta.
Editor : Fanda Yosephta









