Menkeu Purbaya Ungkap Alasan Tak Targetkan Kurs Rupiah Setelah Beli SBN

Avatar photo

- Jurnalis

Rabu, 20 Mei 2026 - 06:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

EKONOMI – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak menetapkan target khusus terhadap nilai tukar rupiah meskipun melakukan pembelian Surat Berharga Negara (SBN). Langkah tersebut disebut sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas pasar keuangan nasional.

Purbaya menjelaskan bahwa kebijakan pembelian SBN bukan bertujuan secara langsung mengendalikan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Menurutnya, pengaturan dan stabilitas kurs merupakan kewenangan bank sentral, yakni Bank Indonesia (BI).

“Tidak ada target nilai tukar karena itu bukan menjadi urusan kepentingan keuangan, melainkan urusan bank sentral. Yang dilakukan adalah membantu agar pasar tetap bernapas dan menjaga stabilitas nilai tukar,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan, Selasa (19/5/2026).

Baca Juga :  Rupiah Menguat ke Rp17.943 per Dolar AS, Ini Faktor yang Bikin Kurs Berpeluang Menguat Lagi

Purbaya juga memastikan bahwa SBN yang telah dibeli pemerintah tidak akan langsung dijual kembali ketika rupiah kembali menguat. Keputusan pelepasan SBN akan mempertimbangkan kondisi pasar yang berkembang.

Menurutnya, pemerintah memiliki fleksibilitas dalam menentukan waktu penjualan instrumen tersebut, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Ia menambahkan bahwa saat ini mulai terlihat adanya aliran modal asing yang kembali masuk ke pasar obligasi nasional. Nilainya bahkan telah mencapai sekitar Rp1,3 triliun.

Masuknya investor asing tersebut dinilai memberikan dampak positif terhadap pasar, termasuk menurunnya tingkat imbal hasil atau yield obligasi.

Baca Juga :  Harga Emas Antam Hari Ini 7 Desember 2025 Turun Tipis, Cek Rinciannya

“Hari ini di pasar sekunder masuk sekitar Rp500 miliar, sementara di pasar primer sekitar Rp1,68 triliun,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Suminto mengatakan kebijakan tersebut juga ditujukan untuk menjaga stabilitas pasar obligasi dari tekanan aksi jual investor.

Menurut Suminto, stabilitas pasar menjadi salah satu faktor yang diperhatikan investor sebelum menanamkan modalnya.

Selain menjaga investor yang telah ada, langkah tersebut juga diharapkan mampu menarik arus modal baru sehingga memperkuat pasar keuangan domestik.

Berita Terkait

RAPBN 2027: MBG Rp240 Triliun, Kopdes Rp3 Miliar, Dana Desa Naik Jadi Rp77 Triliun
BCA Bagikan Dividen Interim Rp3,07 Triliun
Bank Mandiri Minta Maaf Terkait Rekening Koordinator AMPB, Ini Penjelasannya
PPh Final UMKM Dibatasi, Ini 3 Wajib Pajak yang Masih Bisa Menggunakannya
BMKG Catat 2.610 Hotspot di Sumatra, Riau 355 Titik: Karhutla Makin Mengkhawatirkan
Kisah Hui Ka Yan: Dari Miliarder Dunia, Kini Divonis Seumur Hidup
WhatsApp Diretas Lalu Kena Suspend, Komdigi Desak Meta Beri Klarifikasi 24 Agustus 2026
Sinopsis Insidious: Out of the Further, Film Horor Terbaru 2026
Berita ini 25 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 25 Agustus 2026 - 05:00 WIB

RAPBN 2027: MBG Rp240 Triliun, Kopdes Rp3 Miliar, Dana Desa Naik Jadi Rp77 Triliun

Selasa, 25 Agustus 2026 - 02:00 WIB

BCA Bagikan Dividen Interim Rp3,07 Triliun

Senin, 24 Agustus 2026 - 23:55 WIB

Bank Mandiri Minta Maaf Terkait Rekening Koordinator AMPB, Ini Penjelasannya

Senin, 24 Agustus 2026 - 06:00 WIB

PPh Final UMKM Dibatasi, Ini 3 Wajib Pajak yang Masih Bisa Menggunakannya

Minggu, 23 Agustus 2026 - 13:00 WIB

BMKG Catat 2.610 Hotspot di Sumatra, Riau 355 Titik: Karhutla Makin Mengkhawatirkan

Berita Terbaru

Hukum

Masa Jabatan Kapolri Digugat ke MK

Selasa, 25 Agu 2026 - 04:00 WIB

Ekonomi

BCA Bagikan Dividen Interim Rp3,07 Triliun

Selasa, 25 Agu 2026 - 02:00 WIB