JAKARTA – Polemik surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan. Kali ini, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menegaskan bahwa proses hukum terkait persoalan tersebut telah mencapai tahap final.
Pernyataan Ahmad Doli muncul setelah Gibran mengungkapkan rencana melanjutkan perjuangan hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gibran juga membuka kemungkinan mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA).
Menurut Doli, terdapat dua lembaga peradilan tertinggi yang telah mengeluarkan keputusan terkait polemik tersebut, yakni Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Karena itu, ia menilai proses hukum mengenai persoalan pendidikan Gibran sudah selesai.
“Kita hanya punya dua institusi peradilan tertinggi, MK dan MA. Dua-duanya sudah mengambil keputusan terkait dengan soal ini,” kata Doli, dikutip dari Antara, Selasa (10/11/2026).
Doli juga menilai persoalan tersebut kini telah memasuki ranah politik. Ia menyebut DPR memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti perkembangan polemik tersebut melalui mekanisme konstitusional, termasuk penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP).
Menurut Doli, komunikasi antarfaksi DPR mengenai kemungkinan penggunaan hak menyatakan pendapat telah berlangsung sejak masa reses. Pembukaan masa sidang DPR pada Selasa (10/11/2026) dinilai menjadi momentum untuk melanjutkan pembahasan tersebut.
Sementara itu, Gibran sebelumnya mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menyarankan dirinya tetap memperjuangkan hak hukum melalui PTUN. Ia juga diminta berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk membahas kemungkinan pengajuan PK di MA.
Gibran mengatakan akan menghadirkan dokumen pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Langkah tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari upayanya menghadapi persoalan pembatalan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang menjadi sorotan publik.
Perbedaan pandangan mengenai langkah hukum Gibran dan pernyataan Ahmad Doli membuat polemik ini kembali menjadi perhatian. Publik kini menantikan perkembangan proses hukum berikutnya, termasuk penjelasan mengenai mekanisme PK dan tindak lanjut putusan MA. (*)
Editor : FANDA YOSEPHTA
