JAKARTA – Raksasa e-commerce Korea Selatan, Coupang, mengumumkan skema kompensasi besar-besaran senilai 1,69 triliun won atau sekitar Rp19 triliun menyusul insiden kebocoran data yang memengaruhi puluhan juta akun pengguna.
Mengacu laporan Reuters, kompensasi tersebut akan dibagikan kepada sekitar 33,7 juta pemilik akun dalam bentuk voucher senilai 50.000 won (sekitar Rp581 ribu) per orang. Voucher itu dapat digunakan di dalam ekosistem layanan Coupang.
Langkah ini segera memicu perdebatan di Korea Selatan. Sejumlah anggota parlemen menilai bentuk kompensasi tersebut tidak sepenuhnya berpihak pada konsumen terdampak.
Anggota DPR dari Partai Demokrat, Choi Min-hee, mengkritik bahwa voucher lebih menguntungkan perusahaan karena mendorong transaksi di platform yang sama, alih-alih memberikan ganti rugi yang fleksibel bagi korban kebocoran data.
“Skema ini terlihat seperti upaya mengubah krisis privasi menjadi peluang bisnis,” ujarnya.
Nada serupa disampaikan Dewan Nasional Organisasi Konsumen Korea. Mereka menilai mekanisme voucher cenderung bernuansa promosi dan tidak mencerminkan tingkat keseriusan pelanggaran data yang terjadi.
Pihak Coupang memilih tidak memberikan tanggapan lanjutan atas kritik tersebut. Sikap ini justru memperbesar sorotan publik dan politik terhadap perusahaan.
Parlemen Korea Selatan dikabarkan akan menggelar sidang khusus selama dua hari untuk membahas insiden kebocoran data tersebut, termasuk respons dan tanggung jawab perusahaan terhadap pengguna.
Sebelumnya, pendiri Coupang Kim Bom telah menyampaikan permintaan maaf terbuka atas insiden tersebut dan berjanji mempercepat proses kompensasi. Namun, ia tidak menghadiri agenda sidang parlemen dengan alasan jadwal lain yang telah ditetapkan.
Kasus ini menjadi perhatian luas karena menyangkut perlindungan data pribadi di sektor e-commerce yang memiliki jutaan pengguna aktif dan menyimpan informasi sensitif konsumen.
