NASIONAL – Momentum Hari Pendidikan Nasional dimanfaatkan pemerintah untuk menegaskan arah kebijakan pendidikan nasional ke depan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, mengungkapkan lima kebijakan strategis yang dirancang untuk mewujudkan sistem pendidikan yang ideal dan inklusif.
Dalam pidatonya di Banyuwangi, Jawa Timur, Sabtu (2/5/2026), Abdul Mu’ti menekankan bahwa transformasi pendidikan tidak hanya berfokus pada kurikulum, tetapi juga mencakup infrastruktur, kualitas guru, hingga akses pendidikan yang merata.
Kebijakan pertama yang disorot adalah percepatan pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan, termasuk digitalisasi pembelajaran. Program ini sejalan dengan visi pemerintahan Prabowo Subianto dalam meningkatkan kualitas layanan publik berbasis teknologi. Hingga 2025, lebih dari 16 ribu satuan pendidikan telah direvitalisasi, sementara ratusan ribu sekolah telah mendapatkan fasilitas papan interaktif digital.
Kebijakan kedua berfokus pada peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru. Pemerintah menyediakan beasiswa bagi guru yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan minimal, serta memperluas program pelatihan kompetensi. Selain itu, peningkatan tunjangan sertifikasi dan insentif bagi guru honorer menjadi bagian dari upaya meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik.
Selanjutnya, kebijakan ketiga menitikberatkan pada penguatan karakter siswa melalui lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Program seperti “7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat”, kegiatan Pramuka, hingga pembelajaran berbasis pengalaman (experiential learning) menjadi bagian dari strategi membentuk karakter generasi muda.
Kebijakan keempat adalah peningkatan kualitas pembelajaran melalui penguatan literasi, numerasi, serta pengembangan STEM (sains, teknologi, teknik, dan matematika). Pemerintah juga memperkenalkan Tes Kemampuan Akademik (TKA) sebagai alat evaluasi untuk meningkatkan mutu pendidikan sekaligus menjadi acuan melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.
Adapun kebijakan kelima berfokus pada perluasan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah mendorong layanan pendidikan yang fleksibel melalui pembelajaran jarak jauh serta program pendidikan nonformal, khususnya bagi masyarakat yang menghadapi kendala ekonomi, geografis, maupun kondisi fisik.
Abdul Mu’ti menegaskan bahwa seluruh kebijakan tersebut dirancang untuk memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan hak pendidikan yang layak dan berkualitas. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, tenaga pendidik, dan masyarakat dalam mewujudkan sistem pendidikan yang berkelanjutan.
Dengan langkah strategis ini, pemerintah berharap dapat menciptakan ekosistem pendidikan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga mampu membentuk karakter dan daya saing generasi masa depan Indonesia.
