SUNGAI PENUH — Upaya Wali Kota Alfin Bakar dalam menggenjot pembangunan melalui dana APBN patut diapresiasi. Dalam beberapa waktu terakhir, kepala daerah Kota Sungai Penuh itu tampak aktif mendatangi kementerian dan balai teknis di tingkat pusat. Teranyar, bersama jajaran PU-PR, Wali Kota menyambangi Balai Wilayah Sungai Sumatera VI untuk melanjutkan program strategis normalisasi Sungai Batang Merao.
Program normalisasi sungai yang berjalan pada 2025 terbukti memberi dampak nyata. Banjir lebih terkendali, lahan pertanian terlindungi, dan aktivitas UMKM kembali bergairah. Tahun ini, program tersebut kembali berlanjut—sebuah bukti bahwa lobi yang terarah dan konsisten mampu menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat.
Dalam pertemuan itu, Wali Kota memaparkan usulan komprehensif terkait pengendalian banjir, normalisasi dan revitalisasi sungai, hingga pemeliharaan infrastruktur sumber daya air. Langkah ini menunjukkan perencanaan yang matang: bukan sekadar proyek fisik, melainkan upaya berkelanjutan mengurangi risiko bencana dan meningkatkan kualitas lingkungan kota.
Tak berhenti di sektor sumber daya air, Wali Kota juga menyuarakan kebutuhan infrastruktur jalan dan jembatan ke Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Jambi. Sejumlah ruas vital—mulai dari preservasi jalan hingga pembangunan dan penggantian jembatan—diusulkan demi memperlancar mobilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
Namun, di balik geliat keberhasilan sektor PU-PR menarik dana pusat, muncul pertanyaan besar: bagaimana dengan sektor kesehatan? Pemerintah pusat menempatkan kesehatan sebagai prioritas utama. Sayangnya, kondisi fasilitas kesehatan di Sungai Penuh—termasuk puskesmas dan RSUD May Jend H A Thalib—masih memerlukan pembenahan serius. Bangunan sempit, usia infrastruktur yang menua, serta kerusakan di berbagai titik menuntut perombakan menyeluruh.
Realitas fiskal daerah tak bisa dipungkiri. APBD Kota Sungai Penuh jelas terbatas untuk membiayai perbaikan berskala besar. Karena itu, perjuangan mengakses APBN di sektor kesehatan menjadi keniscayaan, bukan pilihan. Tanpa langkah proaktif dari Dinas Kesehatan untuk melobi program pusat, ketertinggalan layanan kesehatan berisiko semakin lebar.
Perbandingan dengan daerah tetangga menjadi alarm keras. Kabupaten Kerinci terus membenahi infrastruktur kesehatannya. Jika Sungai Penuh tak bergerak cepat, kepercayaan publik bisa bergeser. Padahal, layanan kesehatan yang maju dan nyaman bukan hanya soal kesejahteraan warga, tetapi juga pengungkit PAD dan penggerak ekonomi UMKM.
Akhirnya, publik menunggu gebrakan serupa dari Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh—seberani dan seagresif langkah PU-PR. Ketika pembangunan fisik dan layanan dasar berjalan seiring, barulah visi kota yang maju dan berdaya saing benar-benar terwujud. (fyo)
Editor : Redaksi
