SUNGAI PENUH – Penataan Pasar Tanjung Bajure oleh pemerintah kota Sungai Penuh menimbulkan gelombang protes dari para pemilik lapak. Beberapa bos lapak mengaku rugi hingga ratusan juta rupiah pasca penertiban, memicu ketegangan di kalangan pedagang.
Para bos lapak sempat ingin menyampaikan keluhan langsung kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota, namun permintaan pertemuan mereka ditolak. Situasi ini menambah ketidakpuasan pedagang yang terdampak.
Wakil Ketua DPRD Kota Sungai Penuh, Hardizal, menegaskan praktik pungutan liar dan mafia lapak tidak akan dibiarkan. Pedagang didorong melapor ke pihak kepolisian agar aktivitas jual beli tetap aman dan nyaman.
Ketua DPC PDI-P Kota Sungai Penuh menyatakan dukungan penuh terhadap penataan pasar. Ia menekankan bahwa relokasi pedagang harus transparan, tertib, dan tidak merugikan masyarakat maupun pedagang.
Wakil Ketua Komisi II DPRD, Indra Apdi Saputra, menambahkan pengawasan dan validasi data pedagang menjadi prioritas. Komunikasi intensif antara DPRD, pemerintah, dan pedagang perlu dijaga agar kebijakan relokasi berjalan adil bagi semua pihak.
Hearing antara pedagang dan DPRD menjadi wadah bagi pedagang menyampaikan aspirasi. Para pedagang berharap fasilitas pengganti memadai dan dampak ekonomi akibat relokasi diperhatikan pemerintah.
Relokasi pedagang komoditas seperti ikan, sayur, dan ayam berlangsung tertib. Pemerintah menjamin fasilitas pasar baru akan mendukung kebutuhan pedagang sekaligus menumbuhkan ekonomi lokal.
Koordinasi DPRD, pemerintah, dan pedagang diharapkan menciptakan Pasar Tanjung Bajure yang aman, nyaman, dan bebas pungli. Dengan demikian, relokasi diharapkan berjalan lancar sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. (fyo)
