Jakarta – Pemerintah resmi membatalkan rencana penerapan pembelajaran daring bagi siswa di seluruh Indonesia. Kebijakan ini sebelumnya sempat mengemuka sebagai langkah antisipasi potensi krisis energi akibat memanasnya situasi geopolitik global, khususnya terkait Timur Tengah.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menegaskan bahwa kegiatan belajar mengajar tetap dilaksanakan secara tatap muka atau luring. Keputusan ini diambil setelah pemerintah melakukan koordinasi lintas kementerian, termasuk sektor pendidikan dan keagamaan.
Menurut Pratikno, kualitas pendidikan menjadi prioritas utama yang tidak boleh terganggu oleh kondisi eksternal. Ia menilai bahwa pembelajaran daring berisiko menimbulkan learning loss jika diterapkan tanpa urgensi yang jelas.
“Pembelajaran bagi siswa tetap diutamakan secara luring. Saat ini tidak ada kebutuhan mendesak untuk beralih ke sistem daring,” ujar Pratikno dalam keterangannya.
Sebelumnya, pemerintah sempat mempertimbangkan skema pembelajaran hybrid, yakni kombinasi antara daring dan tatap muka. Opsi tersebut muncul sebagai bagian dari mitigasi jika terjadi gangguan energi akibat konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran.
Namun demikian, pemerintah memastikan kondisi saat ini masih terkendali sehingga aktivitas pendidikan tetap berjalan normal. Kebijakan ini sekaligus memberikan kepastian bagi sekolah, guru, dan orang tua terkait sistem pembelajaran.
Presiden Prabowo Subianto juga disebut memberikan perhatian besar terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sektor pendidikan dan kesehatan menjadi fokus utama dalam agenda pembangunan nasional.
Sejumlah program strategis seperti revitalisasi sekolah, Sekolah Rakyat, hingga Sekolah Unggul Garuda terus didorong untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia secara merata.
Dengan keputusan ini, pemerintah berharap proses belajar mengajar tetap optimal dan stabil, sekaligus menjaga kualitas pendidikan nasional di tengah dinamika global yang terus berkembang. (*/Tim)
