UU Perampasan Aset Disahkan DPR, Ini 4 Jenis Harta yang Bisa Dirampas Negara

Avatar photo

- Jurnalis

Jumat, 20 November 2026 - 01:01 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

HUKUM – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset dalam rapat paripurna pada Kamis (19/11/2026). Regulasi ini mengatur jenis aset yang dapat dirampas negara apabila berkaitan dengan tindak pidana, termasuk harta yang telah dialihkan maupun dikonversi menjadi bentuk kekayaan lain.

Ketentuan mengenai aset yang dapat dirampas tercantum dalam Pasal 5 UU Perampasan Aset. Pasal tersebut menguraikan empat kategori aset yang menjadi sasaran perampasan.

Berdasarkan dokumen undang-undang yang dikutip Kompas.com dari laman resmi DPR, pengaturan ini tidak hanya mencakup harta yang diperoleh langsung dari tindak pidana. Aset yang digunakan sebagai sarana kejahatan dan harta lain yang sah milik pelaku dalam kondisi tertentu juga masuk dalam ketentuan tersebut.

1. Aset hasil tindak pidana, termasuk yang sudah dialihkan

Kategori pertama adalah aset yang berasal dari hasil tindak pidana. Ketentuan ini tetap berlaku meskipun harta tersebut sudah dipindahtangankan atau dikonversikan menjadi bentuk kekayaan lain.

Artinya, perubahan bentuk atau kepemilikan aset tidak serta-merta menghilangkan keterkaitannya dengan hasil tindak pidana.

Pasal 5 ayat (1) huruf a juga mencakup modal, pendapatan, serta keuntungan ekonomi lain yang diperoleh dari kekayaan tersebut.

Sebagai contoh, apabila uang hasil tindak pidana digunakan untuk membeli properti atau dikembangkan menjadi bentuk investasi, hasil kekayaan yang berasal dari dana tersebut dapat masuk dalam cakupan pengaturan sesuai ketentuan hukum.

Dengan demikian, penelusuran aset tidak hanya berfokus pada uang atau barang yang pertama kali diperoleh dari tindak pidana, tetapi juga bentuk kekayaan yang berasal dari pengalihan maupun pengembangannya.

2. Barang yang digunakan sebagai alat melakukan tindak pidana

Kategori kedua adalah aset yang digunakan sebagai alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana.

Namun, ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b secara khusus menyebut benda bergerak dan berwujud yang memiliki keterkaitan langsung dengan tindak pidana.

Dengan pengaturan ini, barang yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan suatu kejahatan dapat menjadi objek perampasan sesuai proses hukum yang berlaku.

Keterkaitan langsung antara barang dan tindak pidana menjadi unsur penting dalam penerapan ketentuan tersebut. Karena itu, tidak setiap barang milik seseorang otomatis dapat dirampas hanya karena pemiliknya sedang berhadapan dengan perkara pidana.

3. Aset hasil temuan yang diketahui berasal dari tindak pidana

Kategori berikutnya adalah aset hasil temuan yang diketahui berasal dari tindak pidana.

Baca Juga :  Fadia Arafiq Diamankan KPK

Ketentuan ini memperluas perhatian terhadap aset yang ditemukan dalam proses penelusuran, meskipun tidak selalu berada dalam bentuk atau kepemilikan yang sama seperti saat pertama kali diperoleh.

Hal yang menjadi perhatian adalah asal-usul aset tersebut. Apabila diketahui berasal dari tindak pidana, aset itu dapat masuk dalam kategori yang diatur Pasal 5 ayat (1) huruf c.

Penentuan status aset tetap harus didasarkan pada proses pembuktian dan ketentuan hukum, bukan semata-mata dugaan mengenai kekayaan seseorang.

4. Harta sah milik pelaku untuk membayar kerugian

Hal lain yang diatur dalam Pasal 5 adalah kemungkinan perampasan aset lain yang sah milik pelaku tindak pidana.

Ketentuan ini terdapat dalam huruf d dan ditujukan untuk membayar kerugian sebesar nilai aset yang telah dinyatakan dirampas oleh negara.

Artinya, objek perampasan dalam kondisi tertentu tidak terbatas pada aset yang secara langsung berasal dari tindak pidana. Kekayaan lain yang diperoleh secara sah juga dapat menjadi objek perampasan untuk memenuhi nilai kerugian tersebut.

Meski demikian, mekanisme ini memiliki batasan. Pasal 5 ayat (2) mengharuskan nilai aset yang digunakan mempertimbangkan prinsip kewajaran dan keseimbangan dengan nilai kekurangan atau ketidaksesuaian aset yang telah dinyatakan dirampas negara.

Selanjutnya, Pasal 5 ayat (3) menyebutkan bahwa aset lain yang sah milik pelaku tersebut dapat dirampas berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dengan demikian, ketentuan ini tidak dapat dimaknai sebagai kewenangan untuk mengambil seluruh harta sah milik seseorang tanpa batas dan tanpa dasar putusan pengadilan.

Fasilitas sosial dan tempat ibadah tetap digunakan masyarakat

UU Perampasan Aset juga mengatur perlakuan terhadap aset yang telah difungsikan atau dialihkan menjadi fasilitas sosial, tempat ibadah, maupun fasilitas umum.

Dalam Pasal 5 ayat (4), disebutkan bahwa perampasan terhadap aset tersebut dilakukan tanpa mengubah fungsi yang sudah berjalan.

Dengan ketentuan itu, fasilitas yang digunakan untuk kepentingan masyarakat banyak tetap dapat dimanfaatkan meskipun asetnya menjadi objek perampasan.

Pengaturan ini memperhatikan keberlanjutan fungsi sosial suatu aset agar masyarakat tidak kehilangan manfaat dari fasilitas yang selama ini digunakan.

Apa arti ketentuan ini bagi pemberantasan tindak pidana?

Pengaturan dalam Pasal 5 memperlihatkan bahwa cakupan aset yang dapat dirampas tidak hanya berupa uang hasil kejahatan yang masih tersimpan dalam bentuk semula.

Baca Juga :  Bencana Sumatera Kian Mengguncang: Korban Tewas Tembus 303 Orang

Aset yang sudah dialihkan, keuntungan ekonomi dari kekayaan hasil tindak pidana, barang yang digunakan sebagai sarana kejahatan, hingga harta lain yang sah milik pelaku dalam kondisi tertentu juga diatur.

Namun, penerapannya tetap harus memperhatikan dasar hukum, pembuktian asal-usul aset, nilai kerugian, serta putusan pengadilan sebagaimana disyaratkan dalam pasal tersebut.

Bagi masyarakat, pemahaman terhadap aturan ini penting agar tidak muncul anggapan bahwa seluruh kekayaan seseorang dapat langsung disita hanya karena adanya dugaan tindak pidana.

UU Perampasan Aset memberikan kerangka hukum mengenai aset yang dapat dirampas, tetapi pelaksanaannya harus tetap memperhatikan prosedur dan perlindungan hak pihak yang berkepentingan.

FAQ UU Perampasan Aset

1. Kapan UU Perampasan Aset disahkan?

Berdasarkan sumber berita, DPR RI mengesahkan UU Perampasan Aset dalam rapat paripurna pada Kamis, 19 November 2026.

2. Aset apa saja yang dapat dirampas negara?

Pasal 5 mengatur aset hasil tindak pidana, barang yang digunakan sebagai sarana tindak pidana, aset temuan yang diketahui berasal dari tindak pidana, serta aset lain yang sah milik pelaku untuk membayar kerugian dalam kondisi tertentu.

3. Apakah aset yang sudah dialihkan masih bisa dirampas?

Ya. Pasal 5 ayat (1) huruf a mencakup aset hasil tindak pidana yang telah dipindahtangankan atau dikonversikan menjadi bentuk kekayaan lain, termasuk modal, pendapatan, dan keuntungan ekonomi.

4. Apakah harta yang diperoleh secara sah juga bisa dirampas?

Dalam kondisi tertentu, bisa. Pasal 5 ayat (1) huruf d mengatur aset lain yang sah milik pelaku untuk membayar kerugian sebesar nilai aset yang telah dinyatakan dirampas negara. Ketentuan ini juga memperhatikan kewajaran, keseimbangan, dan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

5. Bagaimana nasib tempat ibadah atau fasilitas umum yang dirampas?

Pasal 5 ayat (4) mengatur agar fungsi sosial, tempat ibadah, atau fasilitas umum tersebut tidak diubah sehingga tetap dapat digunakan masyarakat.

6. Apakah seluruh harta milik orang yang diduga melakukan tindak pidana bisa langsung dirampas?

Tidak demikian. Perampasan harus mengacu pada kategori aset yang diatur undang-undang serta memenuhi persyaratan dan prosedur hukum yang berlaku.

Editor : Dedi Dora

Berita Terkait

Bareskrim Geledah Lima Rumah Terkait Dugaan Makar, Satu Diduga Jadi Posko Kombes IM
Baru Dua Bulan Beroperasi, Green SM Bike Resmi Setop Layanan Ojol di Indonesia
Bareskrim Ekspose Kasus Dugaan Makar Listyo Sigit di Kejagung Hari Ini
Polri Terbitkan Perpol 4/2026, Sidang Kode Etik Kini Bisa Lewat Zoom
Obligasi Daerah Jadi Sumber Dana Baru Pembangunan, Ini Peluang dan Risiko yang Perlu Diketahui
Sidang Etik Kasus Penyadapan Prabowo, Irjen Eko Hadi Resmi Dijatuhi Sanksi PTDH
Pekerja Wajib Tahu! Ini Hak Lembur, Perhitungan Upah, dan Sanksi bagi Perusahaan
Prabowo Segera Tentukan 2 Nama Pengganti Gibran, MPR Tetapkan Pemilihan Wapres 9 Desember 2026
Berita ini 15 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 02:03 WIB

Bareskrim Geledah Lima Rumah Terkait Dugaan Makar, Satu Diduga Jadi Posko Kombes IM

Sabtu, 21 November 2026 - 01:05 WIB

Baru Dua Bulan Beroperasi, Green SM Bike Resmi Setop Layanan Ojol di Indonesia

Jumat, 20 November 2026 - 06:00 WIB

Bareskrim Ekspose Kasus Dugaan Makar Listyo Sigit di Kejagung Hari Ini

Jumat, 20 November 2026 - 01:01 WIB

UU Perampasan Aset Disahkan DPR, Ini 4 Jenis Harta yang Bisa Dirampas Negara

Kamis, 19 November 2026 - 04:00 WIB

Polri Terbitkan Perpol 4/2026, Sidang Kode Etik Kini Bisa Lewat Zoom

Berita Terbaru