HUKUM – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) resmi mengubah ketentuan pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Melalui Peraturan Polri (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026, terduga pelanggar kini diperbolehkan mengikuti persidangan secara daring atau melalui media elektronik dengan persetujuan ketua majelis.
Perubahan tersebut merupakan bagian dari revisi Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Aturan baru itu disahkan sekaligus diundangkan pada Senin, 16 November 2026.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir menjelaskan, perubahan dilakukan untuk menyesuaikan mekanisme persidangan etik dengan kebutuhan pelaksanaan di lapangan.
Salah satu ketentuan yang mengalami penyesuaian adalah mengenai kewajiban kehadiran terduga pelanggar dalam sidang KKEP.
Sidang etik tidak lagi harus dihadiri secara langsung
Dalam ketentuan sebelumnya, Pasal 59 ayat (2) Perpol Nomor 7 Tahun 2022 mengatur bahwa sidang KKEP wajib dihadiri oleh terduga pelanggar.
Melalui Perpol Nomor 4 Tahun 2026, ketentuan tersebut diubah. Terduga pelanggar tetap wajib mengikuti persidangan, tetapi kehadirannya dapat dilakukan secara langsung maupun melalui media elektronik.
Penggunaan sarana elektronik harus mendapatkan persetujuan Ketua KKEP.
Dengan aturan ini, persidangan dapat dilaksanakan melalui fasilitas konferensi video, termasuk aplikasi seperti Zoom, apabila kondisi dan mekanisme persidangan memungkinkan.
Menurut Isir, ketentuan tersebut memberikan dua pilihan kehadiran bagi terduga pelanggar, yakni datang langsung ke ruang sidang atau mengikuti proses persidangan secara elektronik setelah memperoleh persetujuan ketua KKEP.
Perubahan ini tidak berarti seluruh sidang etik otomatis digelar secara daring. Persetujuan pimpinan majelis tetap menjadi syarat yang harus dipenuhi.
Susunan anggota majelis KKEP turut disesuaikan
Selain mekanisme kehadiran, revisi peraturan juga mengatur susunan anggota majelis sidang KKEP, sebagaimana tercantum dalam Pasal 42 ayat (3).
Dalam pemberitaan mengenai aturan tersebut, ketentuan pangkat anggota KKEP disebut memungkinkan personel yang memiliki pangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat lebih rendah dibandingkan pangkat terduga pelanggar untuk menjadi anggota majelis.
Dengan demikian, personel yang pangkatnya berada satu atau dua tingkat di bawah terduga pelanggar dapat dilibatkan dalam keanggotaan majelis sesuai ketentuan tersebut.
Polri menyebut penyesuaian mekanisme ini juga berkaitan dengan rencana pelaksanaan sidang etik terhadap seorang jenderal polisi berinisial LSP.
Empat perwira tinggi terseret kasus dugaan penyadapan ilegal
Perubahan aturan tersebut muncul di tengah proses penanganan perkara dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan sejumlah perwira tinggi Polri.
Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan empat perwira tinggi berinisial LSP, AS, EHS, dan SU sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal.
Dalam perkembangan proses etik, Divisi Propam Polri telah menggelar sidang KKEP terhadap AS pada Selasa, 10 November 2026.
Majelis dalam persidangan tersebut menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Namun, AS menyatakan mengajukan banding atas putusan tersebut.
Selanjutnya, pada Selasa, 17 November 2026, sidang etik terhadap EHS juga digelar. Hasilnya, majelis menjatuhkan sanksi PTDH. EHS turut mengajukan banding terhadap keputusan tersebut.
Pengajuan banding menjadi bagian dari proses yang perlu diperhatikan dalam perkembangan penanganan pelanggaran kode etik tersebut.
Sidang etik LSP dijadwalkan pekan depan
Sementara itu, sidang etik terhadap tersangka LSP dijadwalkan berlangsung pada pekan berikutnya.
Meski demikian, Polri belum mengumumkan tanggal pelaksanaan secara terperinci maupun susunan anggota majelis KKEP yang akan memeriksa perkara tersebut.
Penerbitan Perpol Nomor 4 Tahun 2026 menjadi salah satu perubahan prosedural yang akan digunakan dalam pelaksanaan sidang etik tersebut.
Polri menyatakan perubahan aturan mencakup mekanisme persidangan, termasuk kemungkinan kehadiran melalui media elektronik dan penyesuaian komposisi anggota majelis.
Dengan adanya ketentuan baru, pelaksanaan sidang etik di lingkungan Polri memiliki pilihan mekanisme kehadiran yang lebih fleksibel, tetapi tetap berada dalam pengawasan dan persetujuan Ketua KKEP.
FAQ: Perpol Nomor 4 Tahun 2026 dan Sidang Etik Polri
1. Apa isi Perpol Nomor 4 Tahun 2026?
Perpol Nomor 4 Tahun 2026 merupakan perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Salah satu perubahan pentingnya mengatur kemungkinan kehadiran terduga pelanggar dalam sidang etik melalui media elektronik.
2. Apakah sidang etik Polri sekarang bisa dilakukan melalui Zoom?
Bisa, sepanjang kehadiran melalui media elektronik mendapat persetujuan Ketua KKEP. Aturan tersebut tidak menjadikan seluruh sidang wajib dilakukan secara daring.
3. Apakah terduga pelanggar tetap wajib mengikuti sidang?
Ya. Terduga pelanggar tetap wajib hadir, baik secara langsung maupun melalui media elektronik setelah mendapat persetujuan Ketua KKEP.
4. Kapan Perpol Nomor 4 Tahun 2026 disahkan?
Berdasarkan keterangan Kadiv Humas Polri, peraturan tersebut disahkan dan diundangkan pada Senin, 16 November 2026.
5. Apa sanksi yang dijatuhkan kepada AS dan EHS?
Dalam sidang etik yang diberitakan, keduanya dijatuhi sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat. Keduanya juga menyatakan mengajukan banding atas putusan tersebut.
6. Kapan sidang etik terhadap LSP dilaksanakan?
Sidang etik terhadap LSP dijadwalkan berlangsung pekan depan. Namun, tanggal pasti dan susunan majelis belum diumumkan Polri dalam keterangan yang menjadi sumber berita ini.









