Jakarta-Pemerintah masih memiliki anggaran belanja negara sebesar Rp945,2 triliun yang harus direalisasikan hingga akhir 2026. Kementerian Keuangan meminta seluruh kementerian dan lembaga mempercepat penyerapan anggaran, terutama untuk program prioritas nasional.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, sisa anggaran tersebut akan digunakan pada November hingga Desember 2026. Pemerintah ingin memastikan belanja negara memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Suahasil menegaskan, percepatan belanja tidak berarti pemerintah harus menghabiskan anggaran tanpa perhitungan. Setiap pengeluaran tetap harus memperhatikan efisiensi, tata kelola, dan kebutuhan masyarakat.
Dalam konferensi pers APBN KiTa edisi November 2026, pemerintah juga menyoroti pentingnya menjaga momentum ekonomi menjelang akhir tahun. Belanja rutin seperti subsidi dan bantuan sosial tetap berjalan untuk mempertahankan daya beli masyarakat.
Hingga 31 Oktober 2026, realisasi belanja negara tercatat Rp2.997,2 triliun. Angka tersebut tumbuh 15,6 persen secara tahunan dan mencapai 78 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp3.842,7 triliun.
Sementara itu, pendapatan negara mencapai Rp2.618 triliun atau 83 persen dari target Rp3.153,6 triliun. Pemerintah masih perlu mengumpulkan tambahan pendapatan Rp590,1 triliun hingga akhir tahun.
Pemerintah mengarahkan belanja negara untuk mendukung sejumlah sektor strategis. Di antaranya ketahanan pangan Rp164,4 triliun, ketahanan energi Rp402,4 triliun, serta program Makan Bergizi Gratis sebesar Rp335 triliun. Anggaran pendidikan mencapai Rp769,1 triliun, sedangkan sektor kesehatan memperoleh alokasi Rp244 triliun.
Selain itu, pemerintah mengalokasikan Rp181,8 triliun untuk pembangunan desa, koperasi, dan UMKM. Berbagai program tersebut menjadi bagian dari prioritas nasional pemerintahan Prabowo untuk memperkuat ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Percepatan penyerapan anggaran pada dua bulan terakhir 2026 menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah. Kementerian dan lembaga harus menjaga keseimbangan antara kecepatan realisasi, kualitas belanja, dan akuntabilitas penggunaan uang negara. (*)
Editor : FANDA YOSEPHTA









