JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dikabarkan ingin mempercepat proses pemilihan Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka. Pemerintah menargetkan pengisian jabatan tersebut dapat diselesaikan sebelum akhir Desember 2026.
Informasi itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, setelah bertemu Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Menurut Yusril, Prabowo menginginkan proses pemilihan pengganti Gibran berjalan lebih cepat dibandingkan batas waktu yang telah ditentukan dalam konstitusi dan tata tertib MPR.
“Apa yang saya tangkap dari pertemuan tadi itu ingin mempercepat proses ini,” kata Yusril.
Ia menjelaskan, Presiden memiliki sejumlah tahapan konstitusional yang harus dilalui sebelum dua nama calon Wakil Presiden diajukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Prabowo Ingin Proses Selesai Sebelum Akhir Tahun
Yusril mengungkapkan bahwa Prabowo memiliki agenda kunjungan kerja ke luar negeri dalam beberapa hari mendatang. Meski demikian, agenda tersebut tidak mengubah keinginan Presiden untuk mempercepat pengisian jabatan Wakil Presiden.
Berdasarkan penjelasan Yusril, Presiden mempunyai waktu 14 hari setelah menerima pemberitahuan resmi mengenai kekosongan jabatan untuk mengajukan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR.
Sementara itu, MPR memiliki waktu paling lama 60 hari untuk melaksanakan pemilihan.
Namun, Prabowo disebut ingin seluruh tahapan tersebut tidak perlu menunggu hingga batas akhir yang ditentukan.
“Tadi sudah diberikan gambaran, ya, bahwa proses ini diharapkan bisa selesai sebelum akhir bulan Desember yang akan datang ini,” ujar Yusril.
Dengan demikian, pemerintah berharap posisi Wakil Presiden yang ditinggalkan Gibran dapat segera diisi sebelum pergantian tahun.
Presiden Berwenang Mengusulkan Dua Nama Calon Wapres
Dalam proses pengisian jabatan Wakil Presiden, Presiden Prabowo memiliki kewenangan mengajukan dua kandidat kepada MPR.
Yusril menjelaskan, Presiden dapat melakukan konsultasi dengan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung pasangan Prabowo-Gibran pada Pemilihan Presiden 2024.
Ketentuan mengenai mekanisme tersebut berkaitan dengan aturan dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), serta ketentuan konstitusi.
Meski konsultasi politik dapat dilakukan, keputusan mengenai dua nama yang akan diajukan kepada MPR berada di tangan Presiden.
“Dan diserahkanlah kepada beliau, walaupun ada rapat dari partai-partai koalisi tapi keputusan akhir itu ada di tangan beliau,” kata Yusril.
Artinya, partai politik pendukung pemerintah dapat memberikan pertimbangan, tetapi pengajuan resmi kandidat merupakan kewenangan Presiden sesuai mekanisme yang berlaku.
MPR Mulai Proses Pengisian Jabatan Wapres
Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan bahwa lembaganya telah menerima surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden pada Kamis (12/11/2026).
Setelah menerima surat tersebut, MPR menyatakan jabatan Wakil Presiden mengalami kekosongan dan lembaga itu akan memproses pengisian posisi yang ditinggalkan Gibran.
Muzani menjelaskan, MPR memiliki waktu paling lama 60 hari untuk memilih Wakil Presiden pengganti.
“Sejak hari ini, maka jabatan wakil presiden RI mengalami kekosongan dan tugas MPR dalam waktu 60 hari selambat-lambatnya untuk mengisi jabatan kekosongan posisi wakil presiden tersebut,” kata Muzani.
Ia menegaskan MPR akan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar proses pengisian jabatan dapat dilakukan secepatnya.
Bagaimana Mekanisme Pemilihan Wapres Pengganti Gibran?
Pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong memiliki dasar konstitusional dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Ketentuan tersebut mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Kedua calon tersebut berasal dari pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya.
MPR kemudian melakukan pemilihan dalam tenggang waktu paling lambat 60 hari sejak terjadinya kekosongan jabatan.
Dengan mekanisme tersebut, pengisian posisi Wakil Presiden tidak dilakukan melalui pemilihan langsung oleh masyarakat, melainkan melalui proses pemilihan di MPR berdasarkan usulan Presiden.
Percepatan yang diinginkan Prabowo diharapkan membuat proses tersebut selesai sebelum akhir Desember 2026.
Namun, kepastian mengenai dua kandidat yang akan diajukan serta jadwal sidang pemilihan masih menunggu perkembangan resmi dari Presiden dan MPR.
FAQ: Pemilihan Wapres Pengganti Gibran
1. Kapan pemilihan Wakil Presiden pengganti Gibran ditargetkan selesai?
Menurut keterangan Yusril Ihza Mahendra, Presiden Prabowo menginginkan proses pemilihan dapat diselesaikan sebelum akhir Desember 2026.
2. Siapa yang mengusulkan calon Wakil Presiden pengganti Gibran?
Presiden Prabowo memiliki kewenangan mengajukan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR sesuai ketentuan konstitusi.
3. Berapa lama waktu yang dimiliki Presiden untuk mengajukan calon?
Berdasarkan penjelasan Yusril dalam pemberitaan tersebut, Presiden memiliki waktu 14 hari setelah menerima pemberitahuan resmi mengenai kekosongan jabatan.
4. Berapa lama waktu yang dimiliki MPR untuk memilih Wapres baru?
MPR memiliki waktu paling lama 60 hari untuk memilih Wakil Presiden pengganti berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
5. Apakah partai politik ikut menentukan calon Wapres?
Presiden dapat berkonsultasi dengan partai politik atau gabungan partai politik pengusung pada Pilpres 2024. Namun, pengajuan dua nama calon kepada MPR menjadi kewenangan Presiden.
6. Apakah masyarakat memilih langsung Wapres pengganti Gibran?
Tidak. Berdasarkan mekanisme konstitusi, Wakil Presiden pengganti dipilih oleh MPR dari dua nama yang diajukan Presiden.
Editor : Dedi Dora
