JAKARTA – Kabar pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memunculkan pertanyaan mengenai hak keuangannya setelah meninggalkan jabatan. Salah satu yang menjadi perhatian publik adalah besaran uang pensiun yang berhak diterima mantan orang nomor dua di Indonesia tersebut.
Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat berhak mendapatkan uang pensiun. Aturan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan dan Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Dalam Pasal 6 ayat (1), undang-undang tersebut secara tegas menyebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat berhak memperoleh pensiun. Besarannya mencapai 100 persen dari gaji pokok terakhir selama menjabat.
Jika ketentuan tersebut berlaku bagi Gibran, uang pensiun pokok yang diterimanya diperkirakan mencapai Rp20.160.000 per bulan. Perhitungan ini berasal dari empat kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Rp5.040.000 setiap bulan.
Besaran gaji tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000. Dalam aturan itu, gaji pokok Ketua MPR, DPR, BPK, dan Mahkamah Agung ditetapkan sebesar Rp5.040.000 per bulan.
Namun, hak mantan Wakil Presiden ternyata tidak hanya berupa uang pensiun. Negara juga memberikan sejumlah fasilitas keuangan lainnya, termasuk tunjangan, biaya rumah tangga, serta biaya perawatan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain itu, mantan Wakil Presiden berhak memperoleh rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya. Pemerintah juga menyediakan kendaraan milik negara lengkap dengan pengemudinya sebagai fasilitas setelah masa jabatan berakhir.
Ketentuan pembayaran tersebut tercantum dalam Pasal 9 UU Nomor 7 Tahun 1978. Pensiun dan berbagai tunjangan mulai dibayarkan pada bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat berlaku.
Meski demikian, pemberian hak pensiun tetap bergantung pada status pemberhentian secara resmi. Apabila pengunduran diri Gibran diproses sebagai pemberhentian dengan hormat dan tidak ada ketetapan MPR yang menyatakan sebaliknya, ketentuan pensiun tersebut dapat berlaku. Dengan demikian, Rp20,16 juta merupakan estimasi uang pensiun pokok per bulan berdasarkan aturan yang dikutip, di luar fasilitas lainnya.
Editor : FANDA YOSEPHTA
