JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memberikan kesempatan kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi setelah pertemuan antara Prabowo dan Gibran di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 10 November 2026.
Pertemuan tersebut berlangsung sekitar 2,5 jam. Salah satu pembahasannya menyangkut polemik dokumen pendidikan Gibran yang belakangan menjadi perhatian publik.
Prasetyo menjelaskan, Gibran meminta kesempatan kepada Presiden untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses peradilan.
Menurut Prasetyo, pemerintah menghormati langkah hukum yang ingin ditempuh Wakil Presiden tersebut. Namun, Presiden Prabowo tidak menetapkan batas waktu khusus untuk proses pembuktian itu.
Dengan demikian, proses pembuktian dokumen pendidikan Gibran akan mengikuti mekanisme hukum yang berlaku di PTUN.
Selain membahas persoalan ijazah, pertemuan Prabowo dan Gibran juga menyinggung niatan Wakil Presiden untuk mengundurkan diri dari jabatannya.
Prasetyo membenarkan bahwa Gibran menyampaikan keinginan tersebut dalam pertemuan dengan Presiden. Namun, ia meluruskan informasi yang menyebut Prabowo menolak permohonan pengunduran diri itu.
Pemerintah juga memastikan Gibran masih menjalankan tugas sebagai Wakil Presiden hingga saat ini.
Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah tetap berfokus menjalankan tugas pemerintahan di tengah dinamika politik dan hukum yang berkembang.
Perkembangan ini membuat dua persoalan sekaligus menjadi perhatian publik, yakni polemik keabsahan dokumen pendidikan Gibran dan kabar pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden.
Meski demikian, belum ada keputusan resmi mengenai pengunduran diri Gibran. Sementara itu, proses pembuktian dokumen pendidikan melalui PTUN masih harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku. (*)
Editor : FANDA YOSEPHTA
