JAKARTA — Kabar mengenai pembelian BBM subsidi yang disebut wajib menunjukkan STNK akhirnya mendapat kepastian. PT Pertamina Patra Niaga membatalkan rencana penerapan mekanisme tersebut di wilayah Sumatera Selatan.
Pertamina menegaskan bahwa rencana pembelian BBM subsidi dengan menunjukkan STNK bukan merupakan kebijakan nasional. Ketentuan itu sebelumnya merupakan rencana pengawasan lokal yang akan diterapkan di wilayah Sumatera Selatan.
Keputusan pembatalan disampaikan Pertamina Patra Niaga setelah informasi tersebut menyebar luas dan memicu perhatian masyarakat di berbagai daerah.
Apakah Beli Pertalite Wajib Tunjukkan STNK?
Untuk rencana mekanisme yang menjadi sorotan tersebut, Pertamina Patra Niaga memastikan implementasinya dibatalkan.
VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora mengatakan perusahaan memahami respons masyarakat terhadap informasi yang beredar.
Pertamina juga meminta Regional Sumatera Bagian Selatan membatalkan penerapan mekanisme tersebut serta menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan dan kesalahpahaman yang muncul.
Dengan demikian, masyarakat perlu membedakan antara rencana pengawasan lokal di Sumatera Selatan dengan aturan nasional mengenai pembelian BBM subsidi.
Aturan BBM Subsidi Terbaru: Pertamina Tegaskan Bukan Kebijakan Nasional
Pertamina Patra Niaga memastikan kebijakan penyaluran BBM yang berkaitan langsung dengan masyarakat akan terlebih dahulu dikoordinasikan bersama regulator.
Pihak yang terlibat antara lain BPH Migas, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan terkait.
Hal ini penting karena informasi mengenai kewajiban menunjukkan STNK saat membeli BBM subsidi sempat berkembang seolah-olah menjadi aturan yang berlaku di seluruh Indonesia.
Pertamina menegaskan bahwa rencana tersebut tidak merupakan kebijakan nasional.
Pengawasan BBM Subsidi Tetap Diperketat
Meski rencana menunjukkan STNK dibatalkan, bukan berarti pengawasan BBM subsidi dihentikan.
Pertamina Patra Niaga tetap memperketat pengawasan agar BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar subsidi dapat disalurkan kepada masyarakat yang berhak.
Sepanjang Januari hingga 3 September 2026, Pertamina menyebut telah melakukan pembinaan terhadap lebih dari 900 SPBU di seluruh wilayah operasional.
Jika ditemukan pelanggaran, sanksi dapat diberikan sesuai tingkat pelanggaran.
Sanksi tersebut dapat berupa:
- Peringatan tertulis
- Skorsing
- Pemutusan hubungan usaha
- Koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk dugaan penyalahgunaan BBM subsidi
QR Code MyPertamina Tetap Jadi Bagian Pengawasan
Selain pengawasan langsung di SPBU, Pertamina Patra Niaga terus menggunakan teknologi digital melalui QR Code Subsidi Tepat pada aplikasi MyPertamina.
Sistem tersebut menjadi salah satu instrumen untuk membantu memastikan BBM subsidi disalurkan secara tepat sasaran.
Karena itu, meskipun rencana wajib menunjukkan STNK di Sumatera Selatan dibatalkan, masyarakat tetap perlu mengikuti mekanisme resmi pembelian BBM subsidi yang berlaku.
Jangan Salah Pahami Kabar Wajib STNK untuk BBM Subsidi
Munculnya kabar mengenai kewajiban menunjukkan STNK sempat membuat masyarakat bertanya apakah setiap pembelian BBM subsidi di SPBU Pertamina nantinya harus disertai dokumen kendaraan.
Pertamina telah memberikan klarifikasi bahwa mekanisme yang menjadi sorotan tersebut dibatalkan dan bukan kebijakan nasional.
Masyarakat juga disarankan tidak langsung mempercayai informasi yang beredar di media sosial apabila tidak berasal dari sumber resmi.
Kesimpulan
Pertamina membatalkan rencana pembelian BBM subsidi dengan menunjukkan STNK di Sumatera Selatan. Pertamina Patra Niaga menegaskan mekanisme tersebut bukan kebijakan nasional.
Namun, pengawasan BBM subsidi tetap diperketat. Pertamina terus melakukan pembinaan SPBU, memberikan sanksi terhadap pelanggaran, berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, serta menggunakan QR Code Subsidi Tepat melalui MyPertamina.
FAQ: Aturan BBM Subsidi, STNK, Pertalite dan MyPertamina
Apakah sekarang beli Pertalite wajib menunjukkan STNK?
Rencana mekanisme menunjukkan STNK di Sumatera Selatan yang menjadi sorotan telah dibatalkan. Pertamina menegaskan rencana tersebut bukan kebijakan nasional.
Apakah aturan wajib STNK berlaku di seluruh Indonesia?
Tidak berdasarkan klarifikasi Pertamina Patra Niaga mengenai rencana yang dibatalkan tersebut. Rencana itu merupakan mekanisme pengawasan lokal di Sumatera Selatan.
Apakah Solar subsidi masih diawasi?
Ya. Pertamina tetap memperketat pengawasan penyaluran BBM subsidi, termasuk melalui pembinaan SPBU dan sistem digital.
Apakah QR Code MyPertamina masih digunakan?
Ya. Pertamina Patra Niaga tetap memperkuat penggunaan QR Code Subsidi Tepat melalui aplikasi MyPertamina.
Apa sanksi bagi SPBU yang melanggar aturan BBM subsidi?
Sanksi dapat diberikan sesuai tingkat pelanggaran, mulai dari peringatan tertulis, skorsing, hingga pemutusan hubungan usaha.
Apa yang harus dilakukan masyarakat jika mendapat informasi soal aturan BBM baru?
Pastikan informasi berasal dari Pertamina, BPH Migas, atau instansi pemerintah terkait sebelum mempercayai atau menyebarkannya. (*)
Editor : Fanda Yosephta
