EKONOMI – Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional mulai menyiapkan strategi baru pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar lebih efisien dan tepat sasaran.
Salah satu langkah yang sedang dipertimbangkan adalah memanfaatkan fasilitas yang sudah tersedia seperti kantin sekolah, dapur umum, hingga sarana komunitas, sehingga pemerintah tidak perlu terus membangun dapur baru di berbagai daerah.
Kebijakan ini dinilai dapat menekan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terus meningkat seiring perluasan cakupan Program MBG di seluruh Indonesia.
Kepala BGN, Nanik S. Deyang mengatakan pendekatan baru tersebut menjadi bagian dari upaya efisiensi tanpa mengurangi kualitas makanan maupun target penerima manfaat.
“Intinya untuk mengurangi beban anggaran APBN. Kita tidak harus membangun dapur baru. Kita bisa memanfaatkan dapur yang sudah ada seperti kantin sekolah,” ujar Nanik dalam konferensi pers di Kantor Pusat BGN, Kamis (4/6/2026).
Kantin Sekolah Dinilai Lebih Efektif
Skema berbasis kantin sekolah dinilai lebih realistis, terutama untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang memiliki keterbatasan infrastruktur.
Dengan memanfaatkan fasilitas yang sudah tersedia:
- biaya pembangunan dapat ditekan,
- distribusi makanan lebih cepat,
- pengawasan lebih mudah dilakukan,
- dan operasional menjadi lebih efisien.
Selain itu, model ini juga diyakini mampu mempercepat perluasan Program MBG tanpa harus menunggu pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru.
Di banyak sekolah, kantin dan dapur sederhana sebenarnya sudah tersedia dan dapat dioptimalkan setelah memenuhi standar kesehatan serta keamanan pangan.
Program MBG Jadi Fokus Pemerintah
Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto.
Program ini bertujuan:
- meningkatkan kualitas gizi anak,
- menekan angka stunting,
- membantu ibu hamil dan menyusui,
- serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dalam jangka panjang.
Namun, besarnya cakupan program membuat pemerintah harus mencari model pelaksanaan yang lebih hemat dan berkelanjutan.
Apalagi realisasi anggaran MBG hingga Mei 2026 disebut telah mencapai puluhan triliun rupiah.
Libatkan CSR dan BUMN
BGN juga membuka peluang kerja sama dengan berbagai pihak untuk mendukung pelaksanaan program.
Kolaborasi dapat melibatkan:
- BUMN,
- perusahaan swasta melalui program CSR,
- yayasan,
- hingga organisasi sosial masyarakat.
Model kolaborasi ini diharapkan membantu memperluas layanan MBG tanpa membebani APBN secara penuh.
Selain soal pendanaan, keterlibatan banyak pihak juga dinilai dapat memperkuat pengawasan dan distribusi makanan di daerah.
Fokus pada Kualitas dan Pengawasan
Meski mengedepankan efisiensi, pemerintah memastikan kualitas makanan tetap menjadi prioritas utama.
BGN menegaskan seluruh dapur maupun kantin yang digunakan wajib memenuhi standar:
- kebersihan,
- keamanan pangan,
- kualitas gizi,
- dan kelayakan operasional.
Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari mengatakan penguatan tata kelola menjadi fokus utama dalam pembenahan program.
Menurutnya, BGN akan memperkuat:
- integrasi data,
- validasi informasi,
- sistem pengawasan,
- serta pengendalian internal.
“Kami ingin memastikan setiap kebijakan didukung data valid dan sistem pengawasan yang kuat,” ujarnya.
Kelompok 3B Jadi Prioritas
Dalam strategi terbaru ini, BGN juga memperkuat intervensi terhadap kelompok 3B, yaitu:
- ibu hamil,
- ibu menyusui,
- dan balita.
Kelompok tersebut dianggap paling penting dalam upaya menekan angka stunting nasional.
Pemerintah menilai investasi gizi sejak dini akan memberikan dampak besar terhadap kualitas generasi mendatang.
Dinilai Bisa Dorong Ekonomi Lokal
Penggunaan kantin sekolah dan dapur komunitas juga dinilai berpotensi menggerakkan ekonomi daerah.
Sebab:
- bahan makanan dapat dibeli dari petani lokal,
- UMKM kuliner bisa dilibatkan,
- dan tenaga kerja sekitar sekolah dapat diberdayakan.
Skema ini berpotensi menciptakan efek ekonomi berantai di daerah, terutama untuk wilayah yang selama ini memiliki keterbatasan lapangan kerja.
Selain itu, biaya logistik juga bisa ditekan karena makanan diproduksi lebih dekat dengan penerima manfaat.
Tantangan Tetap Ada
Meski dianggap lebih efisien, skema baru ini tetap menghadapi sejumlah tantangan.
Beberapa di antaranya:
- standar kualitas antar daerah,
- pengawasan distribusi,
- kesiapan fasilitas sekolah,
- hingga kapasitas SDM pengelola makanan.
Karena itu, pemerintah menegaskan evaluasi dan pengawasan akan diperketat agar kualitas layanan tetap terjaga.
FAQ
Apa itu Program MBG?
Program MBG adalah Program Makan Bergizi Gratis yang dijalankan pemerintah untuk meningkatkan gizi masyarakat, khususnya anak sekolah, ibu hamil, dan balita.
Kenapa MBG memakai kantin sekolah?
Karena dinilai lebih hemat, cepat diterapkan, dan dapat mengurangi kebutuhan pembangunan dapur baru.
Siapa prioritas penerima MBG?
Kelompok prioritas meliputi anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Apa tujuan Program MBG?
Program ini bertujuan menekan stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Apakah kualitas makanan tetap dijaga?
Ya. Pemerintah memastikan seluruh makanan harus memenuhi standar keamanan, kebersihan, dan gizi.
Apakah swasta bisa ikut mendukung MBG?
Bisa. Pemerintah membuka peluang kolaborasi dengan BUMN, CSR perusahaan, yayasan, dan komunitas sosial.
