Topik hukum tata negara

Hukum

Putusan MK-RI Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024

Hukum | Jumat, 9 Oktober 2026 - 20:23 WIB

Jumat, 9 Oktober 2026 - 20:23 WIB

LEGAL OPINION I. IDENTITAS PERKARA Nomor perkara: 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 Pemohon: KIPP, Partai Ummat, Denny Indrayana, dan para Pemohon lainnya. Termohon: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia…

Oplus_131072

Sungai Penuh

BKPSDM Kota Sungai Penuh Disarankan Jadwalkan Pelantikan Ulang, Ini Dasar Hukum Menurut Pakar Hukum Tata Negara

Sungai Penuh | Selasa, 3 Februari 2026 - 10:30 WIB

Selasa, 3 Februari 2026 - 10:30 WIB

KAYONEWS– Pelantikan pejabat eselon di lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh kembali menuai sorotan. Informasi yang berkembang menyebutkan, BKPSDM Kota Sungai Penuh disarankan untuk menjadwalkan…

Ferry Zen

Sungai Penuh

Joni Zeber Kepala BAPPEDA dan Riset Kota Sungai Penuh Tak Hadir Pelantikan, Apakah Sah Menjalankan Jabatan? Ini Pendapat Pengamat Hukum Tata Negara

Sungai Penuh | Minggu, 1 Februari 2026 - 18:35 WIB

Minggu, 1 Februari 2026 - 18:35 WIB

PENDAPAT HUKUM (LEGAL OPINION) Keabsahan Kepala Dinas yang Dilantik Tanpa Hadir dan Tanpa Mengucapkan Sumpah Jabatan Oleh: Ferri Zen Lawyer & Pengamat Hukum Tata…