SUNGAIPENUH-Mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Rizal Djalil, dalam tulisannya menyoroti besarnya anggaran yang dikelola Pemerintah Provinsi Jambi dalam beberapa tahun terakhir. Ia menilai besarnya dana daerah seharusnya mampu mendorong peningkatan kualitas pembangunan manusia secara signifikan.
Berdasarkan data laporan hasil pemeriksaan BPK yang telah disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Jambi dan DPRD Provinsi Jambi, total realisasi belanja daerah selama periode 2020 hingga 2024 mencapai Rp23,46 triliun. Angka tersebut merupakan akumulasi belanja daerah selama lima tahun terakhir.
Selain itu, laporan hasil pemeriksaan yang terbit pada pertengahan tahun 2025 juga mencatat bahwa pemerintah daerah masih memiliki kewajiban utang sebesar Rp644,23 miliar. Informasi tersebut merupakan bagian dari laporan resmi BPK yang telah dipublikasikan kepada publik.
Dengan jumlah anggaran yang mencapai puluhan triliun rupiah tersebut, Rizal Djalil menilai seharusnya indikator pembangunan manusia di Provinsi Jambi bisa berada pada posisi yang lebih baik. Namun berdasarkan data terbaru, Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Provinsi Jambi masih berada di peringkat ke-18 secara nasional.
Sebagai perbandingan, beberapa provinsi lain di wilayah Sumatera menunjukkan capaian yang lebih tinggi. Provinsi Kepulauan Riau tercatat berada pada posisi ketiga nasional, sementara Sumatera Barat berada di posisi keenam dalam daftar IPM nasional.
Selain IPM, kondisi kesehatan masyarakat juga menjadi perhatian. Angka stunting di Provinsi Jambi dilaporkan meningkat dari sekitar 13,5 persen pada tahun sebelumnya menjadi sekitar 17,1 persen pada tahun 2025.
IPM sendiri merupakan indikator yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik bersama United Nations Development Programme untuk mengukur kualitas pembangunan manusia melalui tiga dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak.
Melihat kondisi tersebut, pemerintah daerah didorong untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan pembangunan dan implementasinya di lapangan. Evaluasi ini dinilai penting untuk menemukan titik hambatan atau bottleneck sehingga pembangunan manusia di Provinsi Jambi dapat meningkat lebih signifikan di masa mendatang. (Tim)
Editor : Fanda Yosephta
