POLITIK – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI tidak serta-merta menutup peluangnya untuk kembali mengikuti pemilihan presiden (Pilpres) pada masa mendatang.
Sejumlah pengamat menilai, berdasarkan ketentuan yang berlaku saat ini, belum terdapat aturan khusus yang melarang mantan presiden atau wakil presiden yang berhenti sebelum masa jabatannya berakhir untuk kembali mencalonkan diri.
Namun, peluang tersebut tetap bergantung pada pemenuhan seluruh persyaratan pencalonan, termasuk ketentuan mengenai pendidikan dan keabsahan dokumen yang diserahkan kepada penyelenggara pemilu.
Direktur Arus Survei Indonesia (ASI), Ali Rif’an, menyebut tidak ada larangan langsung bagi Gibran untuk kembali maju dalam kontestasi Pilpres. Menurutnya, persoalan utama yang perlu diperhatikan adalah pembuktian dokumen persyaratan pendidikan.
Ali mengatakan, apabila persyaratan pendidikan tidak dapat dibuktikan sesuai ketentuan, yang bersangkutan perlu memenuhi persyaratan melalui jalur pendidikan yang diakui, termasuk memperoleh ijazah setara SMA.
Selain persoalan administratif, Ali menilai Gibran masih memiliki peluang mempertahankan dukungan politik. Ia menyebut keberadaan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dapat menjadi salah satu infrastruktur politik yang mendukung perjalanan politik Gibran.
Menurut Ali, faktor kepercayaan masyarakat terhadap Gibran dan ayahnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo, juga berpengaruh terhadap kekuatan politik keduanya.
UU Pemilu Belum Mengatur Secara Khusus Mantan Wapres yang Mundur
Pandangan serupa disampaikan peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Iqbal Kholidin.
Ia menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum belum mengatur secara spesifik status pencalonan presiden atau wakil presiden yang berhenti sebelum masa jabatannya selesai.
Ketentuan tersebut belum memberikan penjelasan khusus mengenai kemungkinan pencalonan kembali bagi pejabat yang mengundurkan diri, diberhentikan, ataupun berhenti melalui mekanisme pemakzulan.
Iqbal mengacu pada Pasal 169 UU Pemilu yang mengatur persyaratan menjadi calon presiden dan wakil presiden.
Beberapa persyaratan di antaranya berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat, tidak pernah melakukan perbuatan tercela, serta tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.
Aturan tersebut juga memuat ketentuan mengenai batas masa jabatan. Seseorang tidak boleh mencalonkan diri kembali apabila telah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.
Dengan demikian, menurut Iqbal, setiap bakal calon tetap harus memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan undang-undang. Status pernah menjabat sebagai wakil presiden, kemudian berhenti sebelum masa jabatan berakhir, belum diatur secara terperinci sebagai kategori tersendiri.
Revisi UU Pemilu Dinilai Bisa Menutup Kekosongan Hukum
Iqbal menilai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu dapat menjadi kesempatan untuk memperjelas ketentuan tersebut.
Setidaknya ada dua persoalan yang menurutnya perlu mendapatkan perhatian dalam penyusunan aturan baru.
Pertama, mengenai status pencalonan seseorang yang pernah diberhentikan dari jabatan presiden atau wakil presiden melalui proses pemakzulan.
Persoalan ini penting karena alasan pemberhentian bisa berkaitan dengan ketentuan yang juga menjadi persyaratan calon presiden dan wakil presiden, seperti tidak lagi memenuhi syarat jabatan atau melakukan perbuatan tercela.
Kejelasan aturan diperlukan agar tidak muncul perbedaan penafsiran mengenai apakah seseorang yang pernah diberhentikan melalui mekanisme tersebut masih dapat mengikuti pemilihan presiden.
Kedua, mengenai mekanisme pemeriksaan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan, terutama dokumen pendidikan dan surat penyetaraan ijazah dari luar negeri.
Menurut Iqbal, pemeriksaan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) seharusnya tidak hanya berfokus pada kelengkapan berkas. Keabsahan dokumen juga perlu ditelusuri hingga kepada instansi yang menerbitkannya.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah persoalan administrasi pencalonan berkembang menjadi polemik hukum dan ketatanegaraan setelah seseorang terpilih serta menjalankan jabatan.
Persoalan Pendidikan Tetap Menjadi Perhatian
Di tengah pembahasan mengenai peluang politik Gibran, persyaratan pendidikan menjadi salah satu aspek yang mendapat sorotan.
UU Pemilu menetapkan bahwa calon presiden dan wakil presiden harus memiliki pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat. Karena itu, dokumen pendidikan menjadi bagian penting dalam proses verifikasi pencalonan.
Ali Rif’an menilai Gibran perlu memastikan seluruh persyaratan tersebut dapat dibuktikan apabila ingin kembali maju dalam Pilpres.
Sementara itu, usulan memperjelas mekanisme pemeriksaan dokumen dari Perludem menunjukkan bahwa persoalan verifikasi tidak hanya menyangkut satu orang, tetapi juga berkaitan dengan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilu.
Pada akhirnya, peluang Gibran untuk kembali mengikuti Pilpres tidak bisa ditentukan hanya berdasarkan status pengunduran dirinya. Keputusan tersebut harus dilihat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku ketika proses pencalonan berlangsung.
Selama belum ada aturan khusus yang mengatur mantan presiden atau wakil presiden yang berhenti di tengah masa jabatan, persyaratan umum dalam UU Pemilu tetap menjadi dasar penilaian bagi setiap bakal calon.
FAQ Seputar Peluang Gibran Maju Pilpres Lagi
1. Apakah Gibran masih bisa maju Pilpres setelah mundur dari jabatan wapres?
Berdasarkan penjelasan pengamat yang dikutip dalam pemberitaan, belum ada ketentuan khusus dalam UU Pemilu yang secara langsung melarang mantan wakil presiden yang mengundurkan diri sebelum masa jabatan berakhir untuk kembali mencalonkan diri.
2. Apakah mantan wakil presiden yang mundur otomatis dilarang menjadi calon presiden?
Tidak ada larangan khusus yang disebutkan dalam ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2017 terkait status tersebut. Namun, calon tetap harus memenuhi seluruh persyaratan pencalonan.
3. Apa syarat pendidikan calon presiden dan wakil presiden?
Pasal 169 UU Pemilu menetapkan syarat pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat.
4. Apakah orang yang pernah menjabat wakil presiden boleh mencalonkan diri lagi?
Ketentuan masa jabatan dalam UU Pemilu membatasi seseorang agar tidak menjabat presiden atau wakil presiden lebih dari dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. Penerapannya harus memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.
5. Mengapa UU Pemilu perlu diperjelas?
Perludem menilai perlu ada kepastian mengenai status pencalonan pejabat yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir, sekaligus mekanisme pemeriksaan keabsahan dokumen persyaratan calon.
