JAKARTA – Pemerintah menyiapkan perubahan status bagi seluruh guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027. Kebijakan tersebut mencakup guru yang berusia di atas 40 tahun dan disebut tidak mengharuskan peserta mengikuti seleksi ulang.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti juga memastikan bahwa pembayaran gaji guru PPPK penuh waktu akan ditanggung pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Pernyataan itu disampaikan Mu’ti saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (20/11/2026).
“Pusat. Iya negara melalui Kemendikdasmen,” kata Mu’ti ketika ditanya mengenai pihak yang akan membayar gaji guru PPPK penuh waktu.
Keterangan tersebut menjadi perhatian bagi tenaga pendidik yang selama ini berstatus PPPK paruh waktu, terutama terkait kepastian status pekerjaan dan sumber pembiayaan gaji setelah perubahan status diberlakukan.
Guru PPPK Paruh Waktu Beralih Menjadi Penuh Waktu
Mu’ti menegaskan bahwa seluruh guru PPPK yang saat ini masih berstatus paruh waktu akan masuk dalam kebijakan perubahan menjadi PPPK penuh waktu.
Menurutnya, kebijakan tersebut tidak dibatasi oleh usia tertentu. Guru yang sudah berusia lebih dari 40 tahun juga termasuk dalam kelompok yang akan dialihkan statusnya.
“Kalau yang PPPK paruh waktu, semuanya diangkut. Iya (40 tahun ke atas juga), semuanya,” ujar Mu’ti.
Pernyataan itu memberikan gambaran bahwa pemerintah tidak hanya menyasar guru PPPK paruh waktu yang berusia relatif muda. Tenaga pendidik berusia di atas 40 tahun juga disebut masuk dalam rencana pengalihan status tersebut.
Dengan demikian, usia di atas 40 tahun bukan menjadi penghalang dalam kebijakan perubahan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu sebagaimana disampaikan Mendikdasmen.
Pengangkatan Direncanakan Otomatis Mulai 1 Januari 2027
Rencana perubahan status guru PPPK paruh waktu sebenarnya telah disampaikan pemerintah sebelumnya.
Pada 8 Oktober 2026, Mu’ti menyatakan bahwa pengangkatan menjadi PPPK penuh waktu akan dimulai pada 1 Januari 2027. Prosesnya direncanakan berlangsung secara otomatis tanpa mengharuskan guru mengikuti seleksi ulang.
“Guru PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027 dengan mekanisme otomatis tanpa seleksi,” kata Mu’ti dalam keterangan tertulis saat itu.
Pernyataan terbaru pada 20 November kembali menegaskan bahwa seluruh guru PPPK paruh waktu, termasuk yang berusia di atas 40 tahun, masuk dalam rencana pengalihan tersebut.
Meski demikian, guru tetap perlu memperhatikan pengumuman dan petunjuk teknis dari pemerintah. Ketentuan mengenai administrasi, proses pemutakhiran data, serta pelaksanaan perubahan status perlu merujuk pada aturan resmi yang diterbitkan instansi berwenang.
Sebanyak 242.482 Guru PPPK Paruh Waktu Menjadi Sasaran
Dalam penjelasan sebelumnya, Mendikdasmen menyebut jumlah guru PPPK paruh waktu yang menjadi sasaran kebijakan mencapai 242.482 orang.
Para guru tersebut direncanakan berada di bawah naungan pemerintah pusat. Perubahan ini sekaligus berkaitan dengan penataan pengelolaan tenaga pendidik dan pembiayaan gaji.
Kepastian mengenai jumlah tersebut penting karena kebijakan tidak hanya menyangkut sebagian kecil tenaga pendidik, melainkan ratusan ribu guru yang saat ini berstatus PPPK paruh waktu.
Namun, pelaksanaan pengalihan tetap membutuhkan kejelasan teknis, termasuk kesesuaian data guru, status kepegawaian, serta mekanisme administrasi yang akan digunakan.
Gaji Guru PPPK Penuh Waktu Ditanggung Pemerintah Pusat
Salah satu poin penting dari pernyataan Mu’ti adalah kepastian mengenai sumber pembayaran gaji.
Jika sebelumnya pembiayaan tenaga pendidik PPPK menjadi perhatian pemerintah daerah, kini Mendikdasmen menyatakan bahwa gaji guru PPPK penuh waktu akan dibayarkan oleh negara melalui Kemendikdasmen.
Penegasan ini disampaikan ketika muncul pertanyaan mengenai pihak yang akan menanggung beban gaji setelah guru PPPK paruh waktu dialihkan menjadi penuh waktu.
Dengan skema tersebut, pemerintah pusat mengambil peran dalam pembiayaan gaji guru yang masuk dalam kebijakan pengalihan status.
Meski demikian, rincian teknis mengenai besaran gaji, komponen penghasilan, jadwal pembayaran, serta mekanisme penyaluran belum dijelaskan secara lengkap dalam keterangan yang disampaikan Mu’ti.
Karena itu, guru sebaiknya tidak menyamakan perubahan status menjadi penuh waktu dengan kepastian kenaikan nominal gaji tertentu sebelum pemerintah menerbitkan ketentuan resmi.
Apa Dampaknya bagi Guru Berusia di Atas 40 Tahun?
Pernyataan Mendikdasmen mengenai guru berusia di atas 40 tahun menjadi salah satu informasi yang banyak diperhatikan.
Dalam kebijakan yang disampaikan tersebut, usia di atas 40 tahun tidak mengecualikan guru PPPK paruh waktu dari proses perubahan status menjadi penuh waktu.
Artinya, selama termasuk dalam kelompok guru PPPK paruh waktu yang menjadi sasaran kebijakan, mereka juga direncanakan memperoleh kesempatan pengalihan status tanpa seleksi ulang.
Hal ini perlu dibedakan dari seleksi CPNS guru 2027. Rekrutmen CPNS merupakan jalur seleksi tersendiri dengan persyaratan yang berbeda, sedangkan perubahan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu merupakan kebijakan penataan status kepegawaian.
Guru Diminta Memantau Petunjuk Teknis Pemerintah
Rencana pengangkatan 242.482 guru PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu mulai 1 Januari 2027 menjadi perkembangan penting bagi tenaga pendidik di berbagai daerah.
Kepastian mengenai tanggungan gaji oleh pemerintah pusat juga menjadi bagian penting dari kebijakan tersebut.
Namun, guru tetap perlu menunggu petunjuk teknis untuk mengetahui tahapan pelaksanaan secara terperinci. Pemutakhiran data, administrasi kepegawaian, dan mekanisme pembayaran perlu dipastikan melalui informasi resmi Kemendikdasmen maupun instansi terkait.
Dengan demikian, tenaga pendidik dapat memperoleh informasi yang tepat mengenai perubahan statusnya dan menghindari kesalahpahaman terkait hak maupun kewajiban setelah menjadi PPPK penuh waktu.









