Jakarta – Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan kebijakan pemotongan anggaran kementerian dan lembaga sebagai langkah besar menjaga stabilitas fiskal Indonesia. Kebijakan ini langsung menyasar belanja negara yang dinilai tidak efisien dan rawan penyalahgunaan.
Dalam pernyataannya, Prabowo mengungkapkan pemerintah berhasil menghemat hingga Rp308 triliun dari total anggaran negara. Angka fantastis ini berasal dari pemangkasan pengeluaran yang dianggap tidak masuk akal serta tidak berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Menurut Prabowo, jika pemborosan anggaran dibiarkan, maka risiko korupsi akan semakin besar dan berpotensi merugikan keuangan negara dalam jangka panjang. Karena itu, pemerintah mulai melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pola belanja di semua sektor.
Salah satu sorotan utama adalah tingginya Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia yang mencapai 6,5. Angka ini menunjukkan efisiensi investasi yang masih rendah dibanding negara lain, bahkan diperkirakan terjadi pemborosan hingga 30 persen.
Jika dikalkulasikan, potensi inefisiensi tersebut setara dengan sekitar US$75 miliar dari total APBN yang hampir menyentuh Rp3.700 triliun. Kondisi ini dinilai menjadi alarm serius bagi pengelolaan anggaran nasional.
Pemotongan anggaran difokuskan pada kegiatan non-prioritas seperti acara seremonial, perjalanan dinas, hingga pengadaan barang rutin seperti perlengkapan kantor yang kerap tidak mendesak.
Selain itu, pemerintah juga mulai mempertimbangkan perubahan sistem kerja aparatur negara, termasuk opsi work from home (WFH) dan pengurangan hari kerja. Negara seperti Filipina dan Pakistan disebut telah lebih dulu menerapkan kebijakan serupa.
Pengalaman saat pandemi COVID-19 juga menjadi acuan bahwa sistem kerja fleksibel mampu meningkatkan efisiensi tanpa mengurangi produktivitas.
Langkah efisiensi ini diharapkan mampu memperkuat fundamental ekonomi Indonesia, menjaga defisit anggaran tetap terkendali, sekaligus meningkatkan kepercayaan investor di tengah ketidakpastian global. (*/Tim)
