SUNGAI PENUH – Sejumlah warga Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh mulai mempertanyakan minimnya keterwakilan putra dan putri daerah yang menduduki jabatan strategis eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. Pertanyaan ini mengemuka setelah masyarakat membaca pemberitaan terkait pelantikan puluhan pejabat eselon di lingkup Pemprov Jambi dalam beberapa waktu terakhir.
Dari daftar pejabat yang dilantik, warga menilai hampir tidak ada nama pejabat eselon II yang berasal dari Kerinci maupun Kota Sungai Penuh. Kondisi tersebut kemudian memunculkan perbandingan dengan masa kepemimpinan Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin, ketika cukup banyak aparatur asal Kerinci dan Sungai Penuh dipercaya menempati posisi penting di pemerintahan provinsi.
Menurut warga, pada era Zulkifli Nurdin, putra-putri daerah dari wilayah barat Provinsi Jambi dikenal memiliki peran signifikan di berbagai organisasi perangkat daerah. Hal itu dinilai sebagai bentuk pengakuan terhadap kualitas sumber daya manusia yang dimiliki Kerinci dan Kota Sungai Penuh.
“Waktu Pak Zulkifli Nurdin dulu banyak sekali pejabat eselon II dari Kerinci. Kalau sekarang, jarang sekali kita dengar,” ujar Andi, warga Sakti Alam Kerinci.
Ia menyebutkan bahwa saat ini memang masih ada beberapa putra daerah yang menduduki jabatan eselon II, namun jumlahnya sangat terbatas. Selain itu, sebagian dinilai tidak berada pada posisi strategis dan ada pula yang sudah mendekati atau memasuki masa pensiun.
Kondisi ini menimbulkan keresahan sekaligus harapan di tengah masyarakat. Warga berharap kepemimpinan Gubernur Al Haris dan Wakil Gubernur Abdullah Sani dapat memberikan ruang yang lebih adil dan proporsional bagi aparatur berprestasi dari Kerinci dan Kota Sungai Penuh.
Menurut masyarakat, pemerataan kesempatan dalam jabatan struktural bukan semata soal asal daerah, melainkan juga soal keadilan, motivasi birokrasi, serta penguatan kepercayaan publik terhadap pemerintahan daerah.
Warga menilai, banyak aparatur sipil negara asal Kerinci dan Sungai Penuh yang memiliki kapasitas, pengalaman, dan rekam jejak mumpuni untuk mengemban jabatan strategis di tingkat provinsi. Oleh karena itu, mereka berharap proses penempatan jabatan ke depan dilakukan secara objektif, transparan, dan profesional.
Isu ini pun menjadi perbincangan di tengah masyarakat dan media lokal, seiring meningkatnya perhatian publik terhadap komposisi pejabat Pemprov Jambi dan arah kebijakan pemerintahan saat ini.
Penulis : Fanda Yosephta
Editor : Fanda Yosephta
