JAKARTA – Peredaran rokok ilegal di Indonesia semakin menjadi perhatian. Pemerintah diminta mempertimbangkan kembali rencana kenaikan cukai hasil tembakau (CHT).
Ekonom Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Muhammad Sri Wahyudi Suliswanto, mengusulkan moratorium kenaikan tarif cukai rokok. Menurutnya, kebijakan tersebut diperlukan untuk mencegah semakin meluasnya peredaran rokok tanpa pita cukai.
Dia menilai kenaikan cukai yang terlalu tinggi berpotensi menciptakan persoalan baru bagi industri hasil tembakau. Konsumen bisa beralih ke rokok ilegal karena harganya lebih murah dibandingkan produk legal.
Kondisi tersebut justru berisiko mengurangi penerimaan negara. Sebab, rokok ilegal tidak memberikan kontribusi cukai sebagaimana produk yang dipasarkan secara resmi.
“Kalau masyarakat mengonsumsi rokok ilegal, tidak ada pemasukan negara dari cukai. Pendapatan yang hilang jelas ada,” kata Wahyudi, Rabu (11/11/2026).
Wahyudi juga menyoroti fenomena downtrading. Fenomena ini terjadi ketika konsumen beralih dari rokok dengan harga lebih tinggi menuju produk yang lebih murah. Dalam kondisi tertentu, peralihan tersebut dapat meningkatkan permintaan terhadap rokok ilegal.
Selain penerimaan negara, kenaikan cukai juga berpotensi memberikan tekanan terhadap industri hasil tembakau. Sektor ini dikenal sebagai industri padat karya yang melibatkan banyak tenaga kerja.
Jika beban produksi semakin tinggi, perusahaan berpotensi mengurangi aktivitas usaha hingga jumlah pekerja. Dampaknya tidak hanya dirasakan perusahaan, tetapi juga masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari industri tersebut.
Karena itu, Wahyudi mengusulkan pemerintah menunda kenaikan cukai selama sekitar dua tahun apabila kondisi perekonomian belum membaik. Dia juga meminta pemerintah memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap peredaran rokok ilegal.
Menurutnya, peningkatan penerimaan negara tidak cukup hanya mengandalkan kenaikan tarif cukai. Pemerintah perlu memperluas kepatuhan industri legal sekaligus menutup kebocoran penerimaan akibat perdagangan rokok ilegal.
Usulan tersebut menjadi perhatian dalam pembahasan kebijakan cukai hasil tembakau ke depan. Pemerintah dihadapkan pada tantangan menjaga penerimaan negara, melindungi tenaga kerja, dan mengendalikan peredaran rokok ilegal secara bersamaan. (*)
Editor : FANDA YOSEPHTA
