Jakarta-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut disampaikan setelah muncul polemik mengenai keabsahan dokumen penyetaraan pendidikan SMA Gibran.
Informasi itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi setelah pertemuan Gibran dan Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Pertemuan tersebut berlangsung sekitar 2,5 jam. Menurut Prasetyo, Gibran menyampaikan niat mundur untuk menghadapi dinamika politik dan hukum yang berkembang.
Prasetyo menjelaskan, Presiden Prabowo tidak menolak niat tersebut. Namun, Presiden juga memberikan sejumlah masukan kepada Gibran dalam pertemuan itu. Meski demikian, pernyataan tersebut belum berarti Gibran resmi berhenti dari jabatan Wakil Presiden. Masih diperlukan proses konstitusional sesuai ketentuan yang berlaku.
Lantas, apakah Wakil Presiden bisa mengundurkan diri dan siapa yang berwenang menentukan penggantinya? Dosen Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Qurrata Ayuni, menjelaskan bahwa UUD 1945 tidak secara khusus menggunakan istilah pengunduran diri. Namun, mekanisme berhenti dari jabatan dapat dikaitkan dengan ketentuan Pasal 8 UUD 1945.
Menurut Qurrata, apabila Presiden menyetujui pengunduran diri tersebut, kekosongan jabatan Wakil Presiden harus ditindaklanjuti melalui mekanisme konstitusional. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden. Calon pengganti berasal dari dua nama yang diusulkan Presiden.
Sementara itu, pakar hukum tata negara Titi Anggraini menjelaskan bahwa pengunduran diri berbeda dengan pemakzulan atau impeachment. Pemakzulan memiliki prosedur tersendiri melalui DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945. Karena itu, pengunduran diri atas kehendak sendiri tidak otomatis harus melalui proses pemakzulan.
Jika jabatan Wakil Presiden benar-benar kosong, Presiden Prabowo memiliki kewenangan mengusulkan dua calon pengganti kepada MPR. Selanjutnya, MPR memilih satu nama untuk mengisi jabatan tersebut. Proses ini harus mengikuti batas waktu maksimal 60 hari sebagaimana diatur dalam konstitusi.
Hingga berita ini disusun, informasi mengenai niat Gibran mengundurkan diri masih harus dibedakan dari keputusan resmi pemberhentian. Artinya, Gibran belum dapat dinyatakan resmi mundur hanya berdasarkan pernyataan niat tersebut. Perkembangan keputusan Presiden, proses ketatanegaraan, dan langkah resmi lembaga negara menjadi hal penting yang perlu diperhatikan masyarakat.
FAQ: Pertanyaan yang Banyak Dicari
1. Apakah Gibran sudah resmi mundur dari jabatan Wakil Presiden?
Belum. Informasi yang disampaikan Mensesneg menyebut Gibran baru menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo.
2. Siapa yang berhak menyetujui pengunduran diri Wakil Presiden?
Prosesnya harus mengikuti ketentuan konstitusi. Pengunduran diri tidak otomatis berlaku hanya karena disampaikan kepada Presiden.
3. Siapa yang memilih pengganti Gibran jika mundur?
MPR memilih Wakil Presiden pengganti dari dua calon yang diusulkan Presiden.
4. Berapa lama proses pemilihan Wakil Presiden pengganti?
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 menetapkan MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.
5. Apakah Gibran harus dimakzulkan jika ingin mundur?
Tidak otomatis. Pengunduran diri berbeda dengan pemakzulan yang memiliki mekanisme khusus berdasarkan Pasal 7A dan 7B UUD 1945. (*)
Editor : FANDA YOSEPHTA
