EKONOMI-Pemerintah melalui Kementerian UMKM menyiapkan aturan baru yang mewajibkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah bergabung dalam sistem Sapa UMKM jika ingin memperoleh berbagai fasilitas pemerintah.
Kebijakan tersebut disampaikan Menteri UMKM Maman Abdurrahman sebagai bagian dari strategi transformasi digital UMKM nasional dan integrasi layanan usaha dalam satu platform.
“Kalau mau disebut UMKM dan mendapatkan fasilitas pembiayaan maupun bantuan pemerintah, maka harus onboarding ke sistem ini,” ujar Maman dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah.
Sapa UMKM Jadi Pusat Data dan Layanan Terintegrasi
Pemerintah ingin mengubah basis data UMKM yang sebelumnya bersifat statis menjadi sistem data dinamis dan terhubung langsung dengan berbagai layanan usaha.
Platform Sapa UMKM nantinya akan mengintegrasikan berbagai kebutuhan legalitas usaha seperti:
- Nomor Induk Berusaha (NIB)
- PIRT
- Sertifikasi halal
- BPOM
- Standar Nasional Indonesia (SNI)
Selain itu, sistem juga akan terkoneksi dengan:
- QRIS
- Payment gateway
- Pelatihan usaha
- Pembiayaan UMKM
- Teknologi AI
- Marketplace lokal nasional
Jadi Syarat Mendapatkan Pembiayaan
Ke depan, seluruh pelaku usaha yang ingin memperoleh:
- Kredit usaha
- Bantuan modal
- Program pemerintah
- Fasilitas pengembangan usaha
wajib terdaftar dalam sistem Sapa UMKM.
Meski begitu, pemerintah menegaskan tidak ada sanksi langsung bagi UMKM yang tidak bergabung. Namun pelaku usaha yang tidak masuk sistem akan kehilangan akses terhadap berbagai layanan dan fasilitas pemerintah.
Terhubung dengan Marketplace Nasional
Pemerintah juga menyiapkan Sapa UMKM sebagai cikal bakal marketplace nasional dalam negeri.
Platform tersebut akan terhubung dengan:
- Telkom Indonesia
- Platform PaDi UMKM
Langkah ini dinilai menjadi strategi pemerintah memperkuat ekosistem digital UMKM sekaligus mengurangi ketergantungan pada marketplace asing.
Pemerintah Akui Potensi Kontroversi
Menteri Maman mengakui aturan wajib onboarding ke Sapa UMKM berpotensi menuai pro dan kontra.
Namun pemerintah menilai langkah tersebut diperlukan untuk mempercepat digitalisasi UMKM nasional dan menciptakan ekosistem usaha yang lebih tertata.
Menurutnya, pemerintah sengaja membangun sistem yang menarik agar pelaku UMKM terdorong bergabung secara sukarela karena manfaat yang diperoleh jauh lebih besar.
FAQ
Apa itu Sapa UMKM?
Sapa UMKM adalah platform layanan terintegrasi pemerintah untuk pelaku UMKM yang mencakup legalitas usaha, pembiayaan, pelatihan, hingga marketplace digital.
Apakah Sapa UMKM wajib?
Pemerintah berencana menjadikannya syarat untuk memperoleh fasilitas dan pembiayaan UMKM.
Apa manfaat masuk Sapa UMKM?
Pelaku usaha bisa mendapatkan akses pembiayaan, legalitas usaha, pelatihan, QRIS, hingga marketplace nasional.
Apakah ada sanksi jika tidak bergabung?
Tidak ada sanksi langsung, tetapi UMKM tidak akan memperoleh akses layanan dan fasilitas pemerintah.
Siapa yang mengembangkan Sapa UMKM?
Kementerian UMKM bersama berbagai pihak, termasuk Telkom Indonesia melalui platform PaDi UMKM.
