JAKARTA – Gubernur Jambi, Al Haris, menghadiri kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Kamis (2/4/2026).
Kegiatan ini berlangsung di Kantor Perwakilan BPK RI Provinsi DKI Jakarta dan dihadiri oleh para gubernur serta pimpinan DPRD provinsi dari seluruh Indonesia. Pertemuan tersebut menjadi tahapan awal dalam proses audit laporan keuangan pemerintah daerah oleh BPK RI.
Entry meeting ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, forum ini juga menjadi wadah untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah dan BPK dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik.
Dalam kesempatan tersebut, Al Haris menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jambi dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Ia menyampaikan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip utama yang harus diterapkan dalam setiap tahapan, mulai dari perencanaan hingga pelaporan anggaran.
“Pemeriksaan ini merupakan bagian penting dalam memastikan pengelolaan anggaran daerah dilakukan secara tepat sasaran dan bertanggung jawab. Kami siap mendukung penuh proses pemeriksaan yang dilakukan BPK,” ujar Al Haris.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya peran seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Ia juga mengingatkan agar seluruh jajaran bersikap kooperatif dan responsif selama proses pemeriksaan berlangsung.
Menurutnya, kualitas laporan keuangan yang baik tidak hanya berdampak pada penilaian BPK, tetapi juga menjadi indikator penting dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.
Al Haris berharap hasil pemeriksaan LKPD Tahun 2025 dapat kembali memberikan opini terbaik bagi Provinsi Jambi, sebagaimana capaian yang telah diraih pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini diharapkan mampu memperkuat kredibilitas pemerintah daerah dalam mengelola anggaran secara profesional.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh sejumlah kepala daerah lainnya dari berbagai provinsi di Indonesia. Kehadiran mereka mencerminkan komitmen bersama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan profesional.
Melalui forum entry meeting ini, diharapkan tercipta kesamaan persepsi serta langkah strategis antara pemerintah daerah dan BPK RI dalam menghadapi proses audit keuangan. Dengan demikian, pengelolaan keuangan daerah dapat terus ditingkatkan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah Provinsi Jambi menegaskan akan terus melakukan pembenahan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah guna menjaga integritas serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di masa mendatang.
Editor : Dedi Dora
