JAKARTA – Wacana perubahan sistem penggajian Aparatur Sipil Negara (ASN) kembali menguat. Pemerintah tengah mematangkan konsep Single Salary atau gaji tunggal yang disebut-sebut akan mulai diterapkan secara bertahap pada 2026.
Skema ini digadang menjadi reformasi besar dalam tata kelola penghasilan ASN, dengan menekankan kesederhanaan struktur gaji, transparansi, dan penghargaan berbasis kinerja.
Apa Itu Single Salary?
Single Salary merupakan konsep penggajian yang melebur berbagai tunjangan terpisah menjadi satu struktur gaji yang lebih ringkas. Jika selama ini ASN menerima gaji pokok kecil ditambah banyak komponen tunjangan, maka dalam sistem baru komponen tersebut disederhanakan.
Nantinya, penghasilan ASN hanya terdiri dari tiga unsur utama:
- Gaji Pokok berdasarkan bobot jabatan
- Tunjangan Kinerja berbasis capaian kinerja riil
- Tunjangan Kemahalan sesuai indeks biaya hidup daerah
Model ini diharapkan membuat struktur penghasilan ASN lebih mudah dipahami dan dikelola.
Perubahan Besar: Dari Golongan ke Grade Jabatan
Tidak hanya soal gaji, sistem ini juga membawa perubahan pada struktur kepangkatan. Pola lama berbasis golongan I sampai IV akan digantikan dengan Grade Jabatan dari Grade 1 hingga Grade 17.
Kenaikan grade tidak lagi semata-mata bergantung pada masa kerja, tetapi ditentukan oleh:
- Beban kerja
- Tanggung jawab jabatan
- Kinerja dan kompetensi ASN
Pendekatan ini menekankan prinsip meritokrasi, di mana ASN yang berprestasi akan memperoleh penghargaan yang lebih nyata.
Dampak Positif yang Diharapkan
Penerapan Single Salary diproyeksikan membawa sejumlah dampak positif bagi birokrasi, antara lain:
- Basis gaji pokok lebih besar sehingga potensi pensiun meningkat
- Sistem penggajian yang lebih adil dan transparan
- ASN yang berkinerja baik akan lebih dihargai secara finansial
- Administrasi penggajian menjadi lebih sederhana dan efisien
Landasan Kebijakan dan Target Penerapan
Konsep gaji tunggal telah mendapat penekanan dalam kebijakan pembangunan jangka panjang nasional. Prinsip meritokrasi menjadi landasan utama, yakni pemberian gaji berdasarkan kinerja dan kompetensi, bukan hanya jabatan atau masa kerja.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif Fakrulloh, menyampaikan bahwa target penerapan sistem ini direncanakan mulai 2026. Namun, ia menegaskan bahwa kebijakan ini tidak bisa diterapkan secara terburu-buru.
Pemerintah masih melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Keuangan dan Kementerian PANRB, untuk menyelaraskan regulasi serta kesiapan teknis di lapangan.
Menurut Zudan, keputusan penerapan Single Salary harus dipersiapkan secara kolektif dan matang agar tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
Harapan Jangka Panjang bagi ASN
Melalui skema gaji tunggal, pemerintah berharap ASN dapat memiliki jaminan finansial yang lebih baik, terutama saat memasuki masa pensiun. Dengan basis gaji yang lebih besar, ASN diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup di masa tua dengan lebih tenang, mulai dari kebutuhan keluarga hingga jaminan kesehatan.
Reformasi ini bukan sekadar perubahan angka gaji, melainkan upaya membangun sistem penggajian yang lebih profesional, adil, dan berbasis kinerja.
